Masuknya sejumlah tim sukses Jokowi-JK dan politisi sebagai komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Centre for Budget Analysis “Bahwa ini sebagai ‘upah’ mereka yang selama ini mendukung Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers , Senin (22/03). Menurut Uchok, selama ini orang-orang yang menjadi komisaris BUMN itu sangat getol mendukung kampanye pemenangan Jokowi. Mereka, imbuh Uchok, ada yang pura-pura profesional, dan independen. Selain kepada timses dan politisi, tuding Uchok, ‘upah’ berupa jabatan komisaris juga diberikan kepada keluarganya. Langkah Jokowi yang memberikan ‘upah’ ke timses dan politisi ini, menurut Uchok, akan berdampak ke kinerja BUMN. “BUMN menjadi tidak profesional karena diisi oleh orang-orang yang tidak punya kualitas, integritas, dan berpotensi KKN, maka pengelolaan BUMN menjadi jelek,” tegasnya. Uchok meminta Jokowi meninjau ulang sejumlah timses dan politisi yang ditempatkan menjadi komisaris BUMN. “Baik timses dan politisi jangan di’upah’. Dalam hal ini, Jokowi mengubah Nawa Cita menjadi Nawa Duka,” tandas Uchok. Sebagaimana diketahui, sejumlah politisi dan tim relawan Jokowi-JK masuk dalam jajaran komisaris BUMN. Di antaranya: di Bank Mandiri (Aviliani, Darmin Nasution, dan Cahaya Dwi Rembulan Sinaga), Bank BNI (Rizal Ramli, Pataniari Siahaan, Revrison Baswir, dan Anny Ratnawati), Bank BRI (BS Kumuyolno, Adyaksa Dault, Mustafa Abubakar, Gatot Suwondo, dan Sonny Keraf), Jasa Marga (Refly Harun, dan Daniel Sparingga), PT Telkom Indonesia (Hendri Saparini), dan PT Telkomsel (Diaz Hendopriyono). Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Timses dan politisi jadi komisaris adalah “upah”
Masuknya sejumlah tim sukses Jokowi-JK dan politisi sebagai komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Centre for Budget Analysis “Bahwa ini sebagai ‘upah’ mereka yang selama ini mendukung Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers , Senin (22/03). Menurut Uchok, selama ini orang-orang yang menjadi komisaris BUMN itu sangat getol mendukung kampanye pemenangan Jokowi. Mereka, imbuh Uchok, ada yang pura-pura profesional, dan independen. Selain kepada timses dan politisi, tuding Uchok, ‘upah’ berupa jabatan komisaris juga diberikan kepada keluarganya. Langkah Jokowi yang memberikan ‘upah’ ke timses dan politisi ini, menurut Uchok, akan berdampak ke kinerja BUMN. “BUMN menjadi tidak profesional karena diisi oleh orang-orang yang tidak punya kualitas, integritas, dan berpotensi KKN, maka pengelolaan BUMN menjadi jelek,” tegasnya. Uchok meminta Jokowi meninjau ulang sejumlah timses dan politisi yang ditempatkan menjadi komisaris BUMN. “Baik timses dan politisi jangan di’upah’. Dalam hal ini, Jokowi mengubah Nawa Cita menjadi Nawa Duka,” tandas Uchok. Sebagaimana diketahui, sejumlah politisi dan tim relawan Jokowi-JK masuk dalam jajaran komisaris BUMN. Di antaranya: di Bank Mandiri (Aviliani, Darmin Nasution, dan Cahaya Dwi Rembulan Sinaga), Bank BNI (Rizal Ramli, Pataniari Siahaan, Revrison Baswir, dan Anny Ratnawati), Bank BRI (BS Kumuyolno, Adyaksa Dault, Mustafa Abubakar, Gatot Suwondo, dan Sonny Keraf), Jasa Marga (Refly Harun, dan Daniel Sparingga), PT Telkom Indonesia (Hendri Saparini), dan PT Telkomsel (Diaz Hendopriyono). Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
