KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran mulai memicu kekhawatiran bagi pelaku usaha di dalam negeri. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat, gangguan pada rute perdagangan global menjadi ancaman paling nyata bagi kinerja ekspor-impor nasional.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengungkapkan bahwa dampak yang akan terasa paling langsung bagi Indonesia adalah gangguan rute perdagangan menuju Timur Tengah. Hal ini menyusul ditutupnya Selat Hormuz dan larangan melintas bagi kapal komersial.

"Dampak ekskalasi konflik AS-Israel-Iran yang akan terasa paling langsung dan immediate untuk Indonesia adalah gangguan pada rute perdagangan, khususnya yang mengarah ke Timur Tengah dan sekitarnya karena saat ini Selat Hormuz ditutup dan kapal-kapal komersial dilarang mendekat," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (1/3/2026).

Lewat Kopra, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Ekonomi

Baca Juga: Eskalasi AS-Israel ke Iran Mengancam, Begini Efeknya ke Indonesia

Shinta menambahkan, selain gangguan kelancaran, pelaku usaha juga harus mengantisipasi lonjakan biaya perdagangan. Kenaikan biaya ini dipicu oleh peningkatan beban asuransi hingga penurunan volume kapal yang melintas menuju kawasan Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika.

Dia membeberkan, dampak langsung ini diprediksi akan terlihat dalam waktu singkat, yakni dalam beberapa hari hingga 2-3 minggu ke depan, tergantung dinamika konflik. Namun, Shinta juga menyoroti adanya dampak tidak langsung yang bisa memicu inflasi di dalam negeri terhadap barang-barang impor.

"Secara tidak langsung kondisi ini juga dapat memicu inflasi yang lebih tinggi di dalam negeri terhadap barang-barang impor, khususnya impor yang berasal dari kawasan tersebut (dari BBM hingga kurma), selain dari faktor inflasi yang disebabkan oleh peningkatan demand pasar dalam negeri pada periode Ramadan-Lebaran," jelasnya.

Lebih lanjut, Shinta mewanti-wanti pemerintah untuk bersiap (bracing) menghadapi guncangan pada resiliensi fundamental ekonomi nasional.

Ketidakstabilan harga minyak global akibat konflik ini berpotensi mengganggu posisi cadangan devisa, neraca pembayaran (BOP), hingga nilai tukar rupiah.

Gejolak harga minyak dunia tersebut diyakini akan mempengaruhi beban impor serta beban subsidi energi yang ditanggung oleh APBN. Oleh karena itu, Apindo berharap pemerintah melakukan monitoring secara pre-emptive terhadap stabilitas makro ekonomi.

Baca Juga: Sejumlah Negara Timur Tengah Tutup Ruang Udara, Bagaimana Nasib Jemaah Umrah?

"Kami berharap pemerintah bisa secara pre-emptive memonitor resiliensi fundamental ekonomi nasional dan lebih agile dalam menciptakan stimulasi-stimulasi produktifitas ekonomi yang dibutuhkan (khususnya di sisi ekspor dan FDI) agar stabilitas makro ekonomi nasional terus kondusif terhadap pertumbuhan dan tidak terganggu karena spill over dampak konflik ini," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News