JAKARTA. Tingkat kepuasan publik terhadap enam bulan pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih rendah. Hal tersebut terlihat dari survei Poltracking yang dirilis di Jakarta, Minggu (19/4) siang. Secara keseluruhan, sebanyak 48,5% menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Hanya 44% responden menyatakan puas. Adapun 7,5% lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. "Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita belum maksimal," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha saat merilis hasil surveinya.
Saat responden ditanyakan mengenai kepuasannya terhadap kinerja Presiden secara pribadi, angka ketidakpuasan menurun menjadi 46,4%. Sebanyak 47% lainnya menyatakan puas. Adapun kepuasan terhadap kinerja Wapres sedikit lebih rendah dari Presiden, yakni 45,3%. Sebanyak 44,8% lainnya menyatakan puas. "Ini baru enam bulan, semoga saat satu tahun nanti pemerintah bisa meningkatkan kinerjanya," ucap Hanta. Ekonomi dan Hukum Hanta mengatakan, kinerja yang paling dianggap tidak memuaskan oleh publik ada di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang ekonomi, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 66%. Hal ini disebabkan karena tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi oleh pendapatan masyarakat. "Harga sembako naik, harga BBM juga sempat naik, tapi daya beli masyarakat tidak naik," ujar Hanta.
