KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 mencatat, tingkat literasi sektor sektor perasuransian mencapai 42,84%. Angkanya terbilang menurun dibandingkan SNLIK Tahun 2025 yang sebesar 45,45%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono mengatakan salah satu penyebabnya karena makin luasnya cakupan survei yang dilakukan pada SNLIK 2026 dibandingkan SNLIK 2026. Dicky menerangkan terdapat 10.800 responden pada SNLIK 2025, sedangkan terdapat 75.000 responden pada SNLIK 2026. 

"Selain itu, ruang cakupannya pada SNLIK di 514 kabupaten dan kota, sehingga menghasilkan indeks yang tidak hanya pada level nasional, tetapi sampai ke tingkat provinsi. Hal itu tentunya berbeda dengan SNLIK 2025 yang hanya mencakup 120 kabupaten dan kota," ujarnya dalam jawaban RDK OJK, Rabu (16/9/2026).

Baca Juga: Dorong Ekosistem Perumahan, Bank Genjot Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP)

Dicky melihat bahwa pemahaman masyarakat terhadap industri keuangan secara keseluruhan sudah sangat baik. Hal itu ditandai dari capaian SNLIK 2026 yang sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mana tingkat literasi keuangan dipatok sebesar 69,35%, sedangkan tingkat inklusi keuangan ditargetkan 93%.

Adapun hasil SNLIK Tahun 2026, tingkat literasi keuangan mencapai 69,57% dan indeks tingkat inklusi keuangan mencapai 93,61%.

Namun, Dicky menyampaikan pemahaman sektoral perlu diperluas lagi. Sebab, pemahaman terhadap masing-masing sektor keuangan tentunya berbeda-beda di setiap daerah. 

"Ada yang memang pemahamannya sudah cukup baik di daerah tertentu. Namun, ada yang mungkin masih belum terlalu terjangkau dengan semua produk keuangan atau sektor jasa keuangan di daerah-daerah tertentu. Hal itu tentu perlu dilakukan penguatan," tuturnya.

Dicky menyebut pihaknya akan melakukan berbagai upaya yang tentunya tidak bisa disamakan dari satu daerah ke daerah yang lain. Dia bilang salah satu strateginya untuk bisa mempersempit kesenjangan tersebut adalah mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk industri, untuk berkolaborasi dan sinergi menyusun program yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Program utamanya adalah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) untuk perluasan akses. Terkait asuransi, tentu melakukan penyediaan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di masing-masing daerah. Hal itu tentunya bisa didiskusikan bersama industri," ungkapnya.

Baca Juga: Pegadaian Catat Kelolaan Tabungan Emas Tembus 20 Ton

Lebih lanjut, Dicky menerangkan pihaknya juga akan melakukan peningkatan inklusi pada kelompok masyarakat yang menjadi segmen prioritas, serta penguatan program di level provinsi yang tingkat inklusinya masih berada di bawah indeks nasional. Dia bilang upaya itu dilakukan, sehingga bisa ada kesetaraan pemahaman di setiap sektor jasa keuangannya. 

"Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat bukan hanya makin memahami manfaat produk, melainkan juga risikonya," kata Dicky. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News