KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ingin meningkatkan jumlah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Sulawesi Tenggara (Sultra), dengan mengintensifkan upaya penertiban penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan terminal khusus (tersus).

Dalam tinjauannya di Kendari pada Sabtu (20/8), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumpulkan para Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk memastikan pengelolaan pelabuhan dijalankan dengan tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Di Sulawesi ini ada banyak pelabuhan, TUKS, dan tersus, Tentunya ini semua harus dikelola dengan baik didasarkan pada good corporate governance (GCG). Jangan ada lagi pelabuhan tikus atau dokumen terbang/palsu,” ujar Budi dalam siaran pers, Minggu (21/8).

KPR Star Mortgage Raih Best Innovative Bank, KB Bank Siap Lanjutkan Inovasi

Baca Juga: Bandara Kertajati Ditargetkan Dapat Layani Penerbangan Umrah pada November 2022

Pasalnya, masih ada sejumlah TUKS dan Tersus di wilayah Indonesia menyalahgunakan fungsinya dengan melayani kegiatan kepelabuhanan untuk kepentingan lain di luar yang ditentukan.

Selain itu, masih ada juga yang belum memenuhi standar pelayanan operasional pelabuhan untuk melayani kegiatan kapal dan barang, sehingga tidak memenuhi aspek keselamatan dan pelayanan yang baik.

Budi menargetkan semakin banyak pemilik TUKS dan tersus yang mengurus izin menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), sehingga dapat melayani kegiatan kepelabuhanan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan, serta memenuhi aspek keselamatan dan pelayanan.

Selain akan meningkatkan tata kelola kepelabuhanan, dengan semakin banyaknya pemilik TUKS dan Tersus menjadi BUP, juga dapat mengoptimalkan pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tengah keterbatasan APBN. Sehingga nantinya akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan konektivitas transportasi hingga ke pelosok daerah.

Adapun upaya yang dilakukan guna meningkatkan jumlah BUP dan menertibkan izin penggunaan TUKS dan Tersus, diantaranya, dengan melakukan penyempurnaan regulasi; melakukan inovasi pelayanan perizinan secara online agar lebih menjangkau lebih luas, cepat dan mudah; serta terus mengedukasi para pemilik TUKS dan Tersus.

Gubernur Sultra Ali Mazi menyatakan dukungannya terhadap upaya penertiban izin sekitar ratusan TUKS dan Tersus yang ada di Sultra, untuk menjadi BUP.

“Kunjungan Pak Menhub sangat baik untuk memastikan bagaimana transportasi laut ini berjalan sesuai ketentuan dan potensi pendapatan negara dapat dikontrol dengan baik,” kata Ali.

Ali juga menyampaikan, adanya sejumlah TUKS dan Tersus yang sudah tidak layak beroperasi dan meminta untuk dilakukan penertiban.

Sebagai Informasi dalam kunjungan kerjanya ke Sultra Budi meninjau sejumlah pelabuhan yakni Pelabuhan Bungkutoko, Pelabuhan Jetty Morosi milik PT Virtue Dragon Nickel, dan Pelabuhan Molawe.

Baca Juga: Menhub Pastikan Kelancaran Perizinan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Industri Kaltara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News