KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah daya beli masyarakat yang tengah cenderung tertekan, isu ketahanan finansial menjadi salah satu isu yang krusial. Tingginya inklusi keuangan dan literasi keuangan ternyata masih tidak menjamin terciptanya ketahanan finansial.

Kondisi ini terutama kian terlihat pasca pandemi Covid-19 silam. “Setelah dilakukan observasi, penelitian, dan setelah kita mengalami pandemi Covid-19, terlihat bahwa meski seseorang telah memiliki rekening, sudah menggunakan layanan keuangan, belum tentu dia lebih sejahtera,” papar Djauhari Sitorus, Manager Proyek Promise to Impact International Labor Organization (ILO), Kamis (15/10).

Bahkan, Djauhari menambahkan, muncul situasi di mana orang-orang yang memiliki akses ke pinjaman secara online akhirnya mencari pinjaman online. Namun, pinjaman tersebut akhirnya berubah menjadi utang yang tidak bisa dibayar.

Fenomena ini membuat organisasi perburuhan di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ini ikut bergerak mendorong kesehatan finansial masyarakat. Ini antara lain diwujudkan dengan menggelar Financial Health Pathways Forum, bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: Dilantik Jadi Kepala BPGMN, Satyawan Fokus Cegah Karhutla di Lahan Gambut

Diselenggarakan dalam rangka merayakan Bulan Inklusi Keuangan, forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pentingnya kesehatan finansial sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pekerjaan layak dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

ILO ikut terlibat dalam upaya meningkatkan ketahanan finansial lantaran kesehatan finansial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengelola keuangan. Kesehatan finansial juga dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan, tingkat pendapatan, perlindungan sosial, serta ketersediaan layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“ILO siap membantu Indonesia mewujudkan pekerjaan layak guna menuju kesehatan finansial masyarakat yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Simrin C. Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste.

Dari perspektif dunia kerja, penguatan kesehatan finansial membutuhkan keterlibatan pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja. Keterlibatan para pemangku kepentingan ini diharap bisa mendorong pekerjaan layak, pendapatan yang memadai dan dapat diprediksi, serta perluasan cakupan perlindungan sosial.

Baca Juga: Dirjen Pajak Belum Pastikan Proyeksi Restitusi Pajak 2026, Ini Pertimbangannya

Terkait upaya mewujudkan pekerjaan layak, ILO bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan OJK telah meluncurkan fase ketiga proyek Promise to Impact.

“Fase ketiga proyek Promise to Impact ini merupakan bentuk dukungan berkelanjutan ILO terhadap prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan OJK dalam memperkuat kesehatan finansial UMKM, petani, dan peternak di berbagai rantai pasok daerah,” sebut Djauhari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News