KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka pendampingan perhutanan sosial di lapangan pada masa pandemi Covid-19, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Paska Izin jarak jauh secara elektronik/E-Learning. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), KLHK.

Pelatihan berdurasi 25 jam pelajaran selama empat hari ini dilaksanakan dari tanggal 27 April – 18 Juni 2020 secara bertahap, dengan target sebanyak 3.000 peserta di seluruh Indonesia terbagi dalam 100 angkatan, dimana satu angkatan terdiri dari 30 peserta.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat yang terlibat di dalamnya secara berkesinambungan. E-learning ini sekaligus difungsikan untuk sosialisasi mitigasi/penanganan covid-19 kepada masyarakat atau kelompok Perhutanan Sosial (PS) dan para pendamping PS di seluruh Indonesia, kelompok kerja percepatan PS (Pokja PPS) dan NGO/komunitas/aktivis perhutanan sosial.

Baca Juga: Pemerintah perkuat tata kelola dan dukungan pendanaan perubahan iklim di daerah

“Harapannya selain tetap mengoptimalkan langkah-langkah pengelolaan dan aktivitas program Perhutanan Sosial, pelatihan jarak jauh ini juga dapat mendorong penyadartahuan terhadap mitigasi dan pencegahan penularan covid-19”, ucap Siti Nurbaya, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/4).

Siti menyebutkan, implementasi pelaksanaan pelatihan dengan sistem daring (e-learning) akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan dikoordinir oleh Pusat Diklat SDM KLHK, Balai Diklat LHK seluruh Indonesia dan Balai PSKL wilayah Sumatra, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua.

Selain tentang Mitigasi dan Penanganan Wabah Covid 19, materi yang akan disajikan yakni Pengendalian Karhutla dan Prakondisi Petani Hutan. Selain itu, Panduan Role Model Pendampingan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan dan Lingkungan; Kerja Sama, Akses Permodalan dan Akses Pasar; serta Monitoring dan Evaluasi Perhutanan Sosial juga akan dijelaskan lewat komunikasi dua arah oleh para narasumber.

KLHK mencatat, hingga 22 Maret 2020 telah ada 6.940 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Terdiri dari komoditas agroforestri (25%), buah-buahan (17%), wisata alam (11%), kayu-kayuan (13%), Kopi (8%), tanaman pangan (8%), madu (5%), aren (4%), hasil hutan bukan kayu lainnya (4%), rotan dan bambu (3%), dan kayu putih (1%).

Dengan pendampingan melalui program PS, produk para petani hutan tersebut kini sudah dikemas lebih modern dan melalui teknologi pengolahan yang memenuhi standar layak konsumsi. Produk juga telah diteliti secara ilmiah kandungan antioksidan dan pelbagai zat yang membantu meningkatkan imunitas tubuh manusia dari serangan mikroogranisme penyebab penyakit.

Baca Juga: KLHK alokasikan Rp 1,01 triliun bantu masyarakat hutan terdampak Covid-19

"Kami terus dorong petani hutan untuk meningkatkan produksinya, karena peminatnya juga semakin banyak. Dengan begitu ekonomi rakyat terus bergerak di tengah tantangan menghadapi pandemi Corona ini," kata Siti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi