NEW YORK. Citigroup Inc kini tengah mendapat tekanan untuk meningkatkan anggaran pengeluarannya. Untuk itu, Citigroup bilang akan menggelontorkan dana sebesar US$ 36,5 miliar untuk kredit perumahan, kartu kredit dan membeli aset-aset bermasalah di tengah pengetatan pasar kredit dalam beberapa bulan ke depan.

Keputusan ini diambil setelah bank tersebut menerima tambahan modal dari Pemerintah AS sebanyak US$ 45 miliar. Nah, warga AS pembayar pajak mempertanyakan penggunaan dari uang pinjaman tersebut.

Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Citibank memutuskan untuk menggelontorkan dana sebesar US$ 36,5 miliar. Perinciannya, US$ 25,7 miliar digunakan untuk aktivitas kredit perumahan, US$ 5,8 miliar untuk pinjaman kartu kredit, US$ 2,5 miliar untuk pinjaman personal dan bisnis, US$ 1,5 miliar untuk pinjaman korporat dan US$ 1 miliar untuk pinjaman bagi pelajar.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Anggaran tersebut juga merupakan tambahan dari penggelontoran pinjaman baru senilai US$ 75 miliar yang dilakukan Citi pada kuartal empat tahun lalu. Jumlah tersebut belum termasuk dana senilai US$ 10 miliar yang Citigroup gunakan untuk membeli aset-aset busuk kredit perumahan Fannie Mae.

Dalam laporan yang bakal dirilis Citibank hari Selasa waktu AS, bank tersebut menjelaskan secara detail tentang upaya Citibank meningkatkan pengeluarannya yang diambil dari dana Troubled Assets Relief Program (TARP).

Bukan berarti seluruh dana dari TARP tersebut disalurkan secara langsung kepada peminjam. Namun, dengan memiliki tambahan modal memungkinkan pihak perbankan untuk meminjam uang dari berbagai sumber lain. Kemudian, dana pinjaman tadi baru disalurkan lagi ke pihak lain.

“Tanggungjawab kami adalah mengupayakan penyaluran kredit ini secepat mungkin, secara berhati-hati dan transparan untuk meningkatkan pinjaman dan likuiditas,” jelas CEO Citibank Vikram Pandit.

Dia menambahkan, modal yang didapat dari dana TARP tidak akan digunakan untuk pemberian kompensasi dan bonus, pembayaran dividen, melobi pemerintah, segala aktivitas yang berhubungan dengan pasar, iklan hingga pemberian sponsor.