KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI akan ke Arab Saudi untuk meninjau komponen biaya haji di Arab Saudi. Hal tersebut sekaligus menindaklanjuti usulan Kementerian Agama (Kemenag) terkait usulan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah sebesar Rp 69,19 juta.

Ketua Panja BPIH DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Panja Haji DPR rencananya akan melakukan peninjauan selama dua hari. Selama berada di Arab Saudi, Panja DPR akan meninjau komponen biaya haji seperti akomodasi, katering, transportasi, dan menegosiasikan biaya masyair untuk diturunkan.

Selain itu Panja BPIH DPR juga meninjau kemungkinan penggunaan Bandara Thaif agar bisa dipakai untuk jemaah haji Indonesia.

“(Panja BPIH DPR akan meninjau pada) Tangal 31 Januari dan tanggal 1 Februari,” ujar Marwan kepada Kontan.co.id, Minggu (29/1).

Baca Juga: Tolak Kenaikan Biaya Haji, PKS Usul Kenaikan Biaya Tak Lebih Dari 50 Juta

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta Kementerian Agama memperhatikan dengan cermat komponen komponen biaya haji. Dia berharap biaya haji bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan terhadap jemaah haji.

“Angka psikologisnya kami berharap Rp 50 juta. Berarti harus turun kurang lebih Rp 19 juta,” ucap Diah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan, Kemenag terus mencari angka rasional sebelum penetapan biaya haji tahun 2023.

Baca Juga: Kemenkes Anggarkan Rp 389 Miliar untuk Penyelenggaraan Kesehatan Haji 2023

Hilman mengatakan, delegasi haji dari berbagai negara pun saat ini sedang berlomba melakukan penjajakan penggunaan fasilitas hotel, dapur, maupun transportasi lokal di Arab Saudi. Dalam kondisi tersebut, Hilman mengatakan, adanya potensi biaya yang kemungkinan naik.

Hilman menyatakan, penyusunan usulan Bipih mempertimbangkan data dan fakta dari berbagai aspek. Misalnya data dari BPKH, prediksi nilai tukar US dollar, prediksi harga minyak dunia yang terkait dengan avtur, prediksi inflasi, serta desain agar keberlanjutan dan keadilan penggunaan nilai manfaat untuk jemaah haji tunggu.

“Kami InsyaAllah dari Kementerian Agama tidak ada niatan untuk memberatkan jemaah, tinggal untuk tahun ini kira-kira biaya moderatnya bagaimana,” tutur Hilman. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati