KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meninjau stok beras dan menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah di Gudang Bulog Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Jokowi memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola Bulog.

Presiden juga bertanya kepada penerima manfaat apakah mereka telah menerima bantuan pangan dari Januari hingga Juni. Ia memastikan bahwa distribusi bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan akan berlanjut hingga Desember. 

Lewat Prolanis, Penderita Diabetes Temukan Dukungan dan Motivasi Sehat

"Januari sudah dapat? Februari sudah? Maret sudah? April sudah? Mei sudah? Yang diterima ini Juni? Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan ya," kata Jokowi, Kamis (27/6).

Baca Juga: Menilik Lagi Tugas Satgas Judi Online Bentukan Jokowi

Jokowi menjelaskan bahwa program bantuan pangan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menekankan pentingnya penghitungan cermat untuk memastikan kecukupan dana. 

"Itu sudah kita hitung-hitung di APBN diteruskan atau enggak. APBN cukup enggak. Karena ini duit triliunan, gede banget. 10 kg per bulan untuk 22 juta masyarakat kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyoroti bahwa Bulog memiliki stok beras yang mencukupi, dengan 1,7 juta ton tersedia secara nasional dan 1.500 ton di Gudang Bulog Buntok.  "Berasnya dari Bulog. Bulog stoknya cukup enggak? Sekarang Bulog memiliki stok 1,7 juta ton. Di sini saja stoknya 1.500 ton, bukan kilo lho, ton," ungkap Jokowi.

Mengenai fluktuasi harga beras, Jokowi menjelaskan bahwa saat ini harga pangan di seluruh dunia mengalami kenaikan akibat penurunan produksi. "Kenapa produksinya turun? Karena ada gelombang kekeringan, gelombang panas yang panjang di negara-negara, bukan hanya Indonesia," terang Jokowi.

Baca Juga: Pemerintah Telah Salurkan Rp 22,5 Triliun Bansos Sembako

Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi agar harga beras turun. Namun, Jokowi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepuasan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

"Pemerintah harus menjaga keseimbangan yang tidak mudah, menjaga keseimbangan agar harganya membuat petani senang, harga di pasar, masyarakat juga senang. Tapi ya itu enggak mudah," tutur Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News