KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat sebesar 80% dari Indonesia Crude Price (ICP).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut saat meninjau kegiatan produksi sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, Kamis (16/10/2025).

“Pemerintah ingin memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80% dari ICP, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini,” kata Bahlil dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (17/10/2025).

Finex Trader Menangkan BYD M6 dalam Promo Get X2

Baca Juga: Ini Syarat dan Kriteria Koperasi, UMKM, dan BUMD Bisa Garap Sumur Minyak Rakyat

Bahlil mengungkapkan, penataan sumur minyak rakyat bertujuan meningkatkan nilai ekonomi, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan. Karena itu, Bahlil meminta pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas memperkuat koordinasi dalam pendampingan teknis dan administratif bagi para penambang rakyat.

“Kalau semua pihak bekerja bersama, masyarakat akan sejahtera dan negara pun diuntungkan. Ini semangat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga berdialog dengan para penambang rakyat yang mengaku kini lebih tenang beroperasi berkat dukungan pemerintah.

Baca Juga: Kementerian ESDM Tengah Verifikasi 34.000 Sumur Rakyat, Tutup Pengajuan Baru

Dulu kami takut-takut mulut (nambang),  sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan memberikan solusi. Kami siap mengikuti aturan,” ujar Anita,  salah satu perwakilan penambang rakyat.

Adapun, melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kegiatan minyak rakyat dapat berkontribusi terhadap peningkatan lifting migas nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News