KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan opsi potensi pungutan pajak baru terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka, atau selat yang dikuasai Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Gagasan ini disebut terinspirasi dari kebijakan Iran yang berencana menarik pungutan di Selat Hormuz.

Purbaya menilai, Indonesia memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dan energi global, sehingga peluang optimalisasi penerimaan negara dari sektor tersebut terbuka lebar.

“Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka tidak kita charge, itu benar atau tidak?” ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Yakinkan Investor Global Akan Fundamental Ekonomi Indonesia

Menurutnya, wacana pemungutan pajak atau pungutan terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka dapat dilakukan melalui kerja sama regional dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

Ia mencontohkan, jika skema pungutan tersebut diterapkan secara kolektif oleh ketiga negara, potensi penerimaan yang dihasilkan dinilai cukup besar. Terlebih, Indonesia memiliki porsi wilayah perairan yang signifikan di jalur tersebut.

“Kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan. Jalur kita paling besar, paling panjang,” katanya.

Baca Juga: Lobi Intensif ke Iran, Pemerintah Kejar Akses Kapal Pertamina di Selat Hormuz

Meski demikian, Purbaya mengakui implementasi kebijakan tersebut tidak mudah. Selain memerlukan kesepakatan antarnegara, terdapat berbagai aspek hukum dan geopolitik yang harus dipertimbangkan secara matang.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya bersikap defensif dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki, tetapi perlu mulai mengambil langkah yang lebih proaktif atau ofensif, dengan tetap memperhitungkan risiko yang ada.

“Dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif. Kita harus mulai main ofensif, tapi tetap terukur,” pungkasnya.

Baca Juga: Prediksi Defisit APBN 2026 dari Menkeu Purbaya: Tembus 2,9% PDB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News