JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengecam keras Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam aturan tersebut, PNS yang mengajukan izin melakukan perkawinan kedua (poligami) dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp 1 juta. Dana itu nantinya akan masuk ke kas daerah. Menurut Tjahjo, peraturan tersebut akan dibatalkan karena bahaya jika ditiru daerah lain. "Kita tolak dong. Jadi keenakan nanti pegawai laki-lakinya," tegas Tjahjo dikonfirmasi wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
Tjahjo batalkan aturan PNS yang izinkan poligami
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengecam keras Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam aturan tersebut, PNS yang mengajukan izin melakukan perkawinan kedua (poligami) dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp 1 juta. Dana itu nantinya akan masuk ke kas daerah. Menurut Tjahjo, peraturan tersebut akan dibatalkan karena bahaya jika ditiru daerah lain. "Kita tolak dong. Jadi keenakan nanti pegawai laki-lakinya," tegas Tjahjo dikonfirmasi wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
