TKD Sudah Cair 90%, Belanja Pemda Masih Seret, Ekonomi Daerah Tertahan



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang sudah mencapai 90% dari pagu hingga Oktober 2026 belum mampu mendorong percepatan belanja pemerintah daerah (pemda). 

Akibatnya, dana yang telah digelontorkan pemerintah pusat belum sepenuhnya mengalir ke perekonomian daerah melalui belanja publik dan proyek pembangunan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi TKD hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 653,6 triliun atau 90% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 726,3 triliun.


Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, TKD merupakan instrumen penting untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui APBN.

Baca Juga: CORE: Masalah Likuiditas Pemda Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Namun, tingginya penyaluran dana dari pusat belum sejalan dengan kemampuan pemda dalam merealisasikan anggarannya.

Hingga akhir Oktober 2026, realisasi belanja APBD secara nasional baru mencapai Rp 785,27 triliun atau 61,42% dari total pagu Rp 1.278,57 triliun.

Capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 61,64%. Artinya, meskipun transfer dari pusat sudah mendekati seluruh pagu anggaran, penyerapan belanja di daerah justru belum menunjukkan percepatan.

Berdasarkan jenis belanjanya, realisasi APBD terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 369,86 triliun, belanja barang dan jasa Rp 227,13 triliun, belanja modal Rp 61,52 triliun, serta belanja lainnya Rp 126,75 triliun.

Rendahnya realisasi belanja tersebut mengindikasikan bahwa persoalan penyerapan anggaran daerah bukan semata-mata terletak pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kesiapan perencanaan dan pelaksanaan belanja.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan belanja daerah berjalan lambat meskipun penyaluran TKD relatif tinggi.

Baca Juga: Serapan Belanja Pemda Seret, Efek Ke Ekonomi Daerah Bisa Lambat

Pertama, pola penganggaran dan pelaksanaan proyek di daerah masih cenderung membuat belanja menumpuk pada semester kedua, terutama menjelang akhir tahun. Kondisi ini menyebabkan penyerapan anggaran tidak berjalan merata sejak awal tahun.

Kedua, pemda perlu mempertahankan saldo kas untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Pada awal tahun, pemerintah daerah tetap harus membayar gaji pegawai, membiayai pelayanan publik, dan memenuhi kewajiban rutin lainnya, sementara transfer dari pemerintah pusat belum seluruhnya diterima.

Karena itu, sebagian dana yang mengendap di rekening kas daerah tidak selalu menunjukkan adanya kesengajaan menahan belanja.

"Sebagian dana yang tersimpan di rekening daerah tidak selalu mencerminkan anggaran yang sengaja ditahan," ujar Yusuf, Senin (16/11).

Ketiga, faktor kehati-hatian juga memengaruhi keputusan belanja. Proses pengadaan yang lambat, kekhawatiran terhadap risiko pemeriksaan, perubahan alokasi anggaran, serta perbedaan kapasitas pelaksanaan antarwilayah membuat sejumlah pemda cenderung mengambil keputusan belanja secara konservatif.

Padahal, lambatnya belanja daerah berpotensi menahan perputaran ekonomi di tingkat lokal. Proyek infrastruktur yang tertunda membuat kontraktor daerah harus menunggu lebih lama. Dampaknya juga dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi pemasok barang maupun jasa bagi pemerintah daerah.

Baca Juga: Meski TKD Menyusut, Belanja Pemerintah Pusat ke Daerah Naik Rp 85 Triliun di 2027

Menurut Yusuf, keterlambatan tersebut membuat dampak belanja pemerintah terhadap aktivitas ekonomi daerah belum optimal.

"Efek berganda terhadap perekonomian daerah jadi lebih lambat muncul," katanya.

Risiko lainnya muncul apabila pemda mengejar target penyerapan dengan menggenjot belanja pada November dan Desember. Waktu pelaksanaan proyek dan pengawasan yang semakin terbatas dapat menurunkan kualitas belanja.

Tantangan pemerintah daerah bukan sekadar menghabiskan sisa anggaran menjelang akhir tahun, melainkan memastikan belanja direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News