KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertekad untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN). Bahkan rencana tersebut masuk dalam daftar 8 program hasil terbaik cepat yang akan menjadi fokus Prabowo-Gibran.
"Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%," tulis Prabowo-Gibran dalam visi misinya, dikutip Selasa (20/2). Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo menjamin pendirian BPN ini akan langsung disiapkan apabila pasangan Prabowo-Gibran resmi dilantik. Namun ia menegaskan, pendirian BPN tersebut tidak akan terwujud dalam waktu singkat mengingat peraturan perundang-undangannya harus disiapkan secara matang. "Mungkin perlu satu tahunan atau lebih sedikit. Namun selama penyiapan peraturan, persiapan dan proses pra-transisi kelembagaan mulai bisa dijalankan," ujar Drajad kepada Kontan.co.id, Senin (19/2).
Baca Juga: Kerja Keras APBN Danai Janji Prabowo-Gibran Drajad menegaskan, pra-transisi yang dimaksud adalah desain kelembagaannya yang dimatangkan, namun untuk sementara masih dalam bingkai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Sehingga kita tidak membuang waktu, ketika peraturan perundang-undangan selesai, BPN sudah bisa langsung berjalan cepat," katanya. Drajad menyampaikan, pembentukan BPN secara resmi sudah ada dalam visi misi Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, apabila masyarakat memilih Prabowo-Gibran sebagai pemimpin selanjutnya, maka masyarakat juga secara tidak langsung memerintahkan Prabowo-Gibran untuk mendirikan BPN. Apalagi pembentukan BPN ini mekanisme yang dipilih adalah melalui Undang-Undang. "Jadi secara politik, pembentukan BPN itu sudah menjadi perintah rakyat. Legitimasi politik bagi pembentukannya sangat kuat. Singkatnya, BPN itu perintah rakyat," terang Drajad. "Ini diharapkan menaikkan kinerja pengumpulan penerimaan (negara)," imbuhnya.
Baca Juga: Akan Ada Coretax System, Badan Penerimaan Negara Masih Dibutuhkan? Namun, upaya Prabowo-Gibran untuk meningkatkan penerimaan negara tidak hanya berhenti dalam pembentukan BPN saja. Ia bilang, sistem pajak yang sesuai dengan visi misi Prabowo-Gibran akan dilanjutkan. "Beberapa butir aturan perpajakan yang eksesif dan tidak kondusif bagi iklim usaha tentu akan diubah dan diperbaiki," kata Drajad. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat