KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai, defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak menjadi hambatan bagi Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk tetap melanjutkan program tersebut jika terpilih di Pilpres 2019. Anggota TKN, Hasbullah Thabrany mengatakan, defisit anggaran BPJS tidak masalah karena hal itu merupakan program nasional. Menurut dia, yang terpenting dari program BPJS adalah pelayanan kesehatan masyarakat. "Yang jelas Pak Jokowi dan Ma'ruf akan meneruskan sukses yang sudah kita capai selama ini. Defisit BPJS tidak masalah, itu hal biasa karena program itu berskala nasional, yang penting banyak masyarakat yang tertolong," ujar Hasbullah dalam diskusi polemik bertajuk "Menakar Visi Kesehatan" menuju debat ketiga Pilpres 2019 di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu
Pada tahun 2014, terjadi defisit sebesar Rp 3,8 triliun. Pada 2015 naik menjadi Rp 5,9 triliun. Kemudian di tahun 2016 menjadi Rp 9 triliun, 2017 kembali naik jadi Rp 9,75 triliun, dan 2018 menjadi Rp 16,5 triliun. Hasbullah mengatakan, defisit BPJS hingga saat ini tidak bermasalah karena sumber-sumber dana untuk menutupinnya sudah ada di pemerintahan ke depan. Dia mencontohkan, salah satu dana yang akan digunakan untuk penutupan defisit anggaran BPJS adalah berasal dari pajak cukai rokok yang akan dinaikkan.
