JAKARTA. Todung Mulya Lubis, kuasa hukum dari dua terpidana mati narkoba kelompok 'Bali Nine', Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, kembali mengkritik penolakan Presiden terhadap permohonan grasi bagi dua kliennya. Menurut Todung, tidak adil jika Presiden tidak memberi alasan sedikit pun dalam keputusan menolak grasi.

"Saya tidak bilang itu (penolakan grasi) ilegal, tetapi, apakah ini namanya keadilan?" ujar Todung saat ditemui di Kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (3/3).

Todung mengatakan, permohonan grasi yang diajukan Andrew dan Myuran, melalui tim kuasa hukum, dilengkapi berbagai alasan yang ditulis dalam lebih dari 40 halaman. Namun, Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penolakan grasi, tidak mencantumkan sedikit pun alasan penolakan.

BPJS Kesehatan vs Asuransi Swasta, Pilih yang Mana?

Menurut Todung, atas dasar tersebut, pihaknya kini kembali mengajukan gugagatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam tingkat yang lebih tinggi. Ia mengatakan, tim kuasa hukum berharap agar hakim PTUN dapat kembali mempertimbangkan gugatan terhadap Kepres penolakan grasi.

"Kita tidak bisa mengirimkan langsung pada Presiden. Untuk itu kita tempuh melalui jalur pengadilan," kata Todung. (Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News