KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Komisi XI DPR RI hanya menyetujui usulan tambahan anggaran pada pagu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 2026 menjadi sebesar Rp 47,13 triliun dari total pagu yang diminta sebelumnya Rp 52, 01 triliun, sementara sisanya sebanyak Rp 4,88 triliun diefisiensikan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam rapat kerja dengan Kemenkeu pada Selasa (15/7).

"Menyetujui pagu indikatif Kemenkeu tahun 2026 setelah pergeseran sebesar Rp 47.132.862.219.000 dan mengefisienkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 4.884.333.425.000 sebagai bahan penyusunan RKA K/L Kemenkeu pada Nota Keuangan RAPBN Tahun 2026 dengan memperhatikan arah kebijakan efisiensi belanja negara pada 2026," ungkap Misbakhun Selasa (15/7).

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III-2025

Baca Juga: Kemenkeu Minta Penambahan Anggaran, Pagu Indikatif Jadi Rp 52,01 Triliun pada 2026

Adapun dari jumlah pagu anggaran Kemkeu untuk TA 2026 tersebut sudah termasuk didalamnya anggaran untuk 7 badan layanan umum (BLU) di bawah Kemenkeu. Sebelumnya pagu indikatif murni Kemenkeu tanpa memperhitungkan BLU pada 2026 adalah senilai Rp 41,64 triliun tanpa .

Kemkeu menyebut tambahan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan strategis yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara Rp 1,20 triliun, layanan mandatori dan prioritas Rp 1,74 triliun, belanja TIK yang belum terdanai Rp 1,90 triliun dan kebutuhan dasar unit eselon I baru Rp 41,32 miliar.

Sementara itu, total keseluruhan anggaran Kemenkeu di 2026 untuk lima program yaitu  program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaa kekayaan negara dan risiko, serta program dukungan manajemen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News