KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) alias UU Minerba, pada Selasa (12/5). Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan perubahan UU Minerba setelah delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya.

Dalam laporan hasil pembahasan tentang perubahan UU Minerba, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengungkapkan, revisi UU MInerba ini telah memulai proses penyusunan sejak tahun 2015. RUU Minerba lantas menjadi program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2015-2019 dengan menjadi prolegnas prioritas pada tahun 2015-2018.

Pada 5 Juni 2018, Presiden menunjuk wakil pemerintah untuk membahasan RUU MInerba yang ditugaskan kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan HAM. Kemudian, pada 13 Februari 2020, dibentuk Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU Minerba dan pembahasan sejumlah 938 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Baca Juga: Begini pengaturan soal hilirisasi dan divestasi dalam revisi UU Minerba

"Proses pembahasan DIM RUU Minerba dilaksanakan secara intensif dari 17 Februari 2020 hingga 6 Mei 2020," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, RUU Minerba juga telah disinkronisasikan dengan RUU Cipta Kerja yang menghasilkan sejumlah penyesuaian yang berkaitan dengan (1) kewenangan pengelolaan pertambangan minerba, (2) penyesuaian nomenklatur perizinan, dan (3) kebijakan terkait divestasi saham.

"Khusus yang terkait divestasi saham, Komisi VII DPR RI bersepakat, pencantuman divestasi saham badan usaha asing sebesar 51% mutlak dicantumkan di dalam batang tubuh RUU," sebut Sugeng.

Secara keseluruhan, kata Sugeng, konsep RUU Minerba setelah dilakuakn harmonisasi dan sinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja menghasikan perubahan sebagai berikut. Yakni, 2 bab baru sehingga menjadi 28 bab, 83 pasal yang berubah, 52 pasal tambahan/baru, dan 18 pasal yang dihapus. Sehingga total jumlah pasal menjadi 209 pasal.

"Kami menyadari bahwa RUU minerba ini belumlah menyenangkan semua pihak," kata Sugeng.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memaparkan sejumlah poin penting dalam revisi UU minerba ini.

Antara lain, penguatan peran BUMN melalui pengaturan bahwa eks WIUP dan Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN, serta BUMN mendapatkan prioritas dalam pembelian saham divestasi.

Selanjutnya, kelanjutan operasi Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Baca Juga: Soal Revisi UU Minerba, APBI: Jaminan perpanjangan PKP2B penting bagi iklim investasi

Editor: Khomarul Hidayat