KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pengesahan beleid ini menandai tuntasnya proses pembahasan panjang selama 18 tahun di parlemen. Ia menegaskan, keputusan pengambilan tingkat II tersebut murni didasarkan pada kesiapan substansi hukum yang telah dibahas secara matang tanpa adanya tekanan pihak manapun.
Baca Juga: DPR Minta Kerja Sama Mineral Kritis dengan Korea Selatan Hasilkan Investasi Nyata "Hari ini kita mensahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2026-2027 di Jakarta, Kamis (19/11/2026) Puan memaparkan, proses harmonisasi juga dilakukan secara ketat guna memastikan beleid baru ini selaras serta tidak berbenturan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. "Sudah dilakukan
meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, Kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi Untuk mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Bahkan juga sudah melakukan kunjungan ke 46 dapil pemilihan Untuk menyerap aspirasi akar rumput Juga sudah dilakukan penelitian, penelahan, evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP," jelasnya. Usai memaparkan rangkaian proses legislasi di hadapan seluruh fraksi yang hadir, Puan langsung meminta persetujuan forum rapat paripurna sebelum mengetuk palu pengesahan. Seluruh peserta sidang yang hadir menyatakan persetujuan bulat terhadap rancangan undang-undang tersebut. "Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju," imbuhnya.
Pidana Mati Koruptor
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman menjelaskan, undang-undang ini berdiri di atas empat pilar utama. Pilar pertama mengatur asas penghormatan hak asasi manusia serta perluasan cakupan kejahatan finansial maupun teknologi informasi dengan tetap mempertahankan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi. "Arsitektur hukum perampasan aset yang intinya adalah keadilan dan pemulihan, ada 4 pilar. Pilar pertama azas dan ruang lingkup, azasnya kita tentu menghormati HAM, proporsionalitas, lalu ada perluasan kekejahatan finansial atau IT dengan mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor," tegasnya.
Baca Juga: Citibank Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat ke 5,1%–5,2% pada 2027 Pilar kedua, lanjut dia, mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based disertai pembagian kewenangan ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Sementara pilar ketiga mewajibkan pengelolaan aset secara transparan dalam satu siklus penuh oleh lembaga profesional yang independen. "Pilar keempat restorasi berkeadilan jaminan pengembalian aset kepada korban dan perlindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beridikat baik," tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News