JAKARTA. Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Deklarasi Rakyat untuk Blok Mahakam menuntut pengembalian Blok Mahakam ke tangan pemerintah. Saat ini, Blok Mahakam dikelola oleh kontraktor migas asal Perancis, Total E&P Indonesie.

Hal tersebut disampaikan dalam acara deklarasi gerakan damai 'Rebut Mahakam dan Kembalikan Blok Mahakam kepada Rakyat Indonesia' di Kompleks Parlemen, Senayan (28/10).

Para deklarator yang terdiri dari beberapa tokoh nasional seperti, Efendi Ghazali, Lili Wachid, Marwan Batubara, dan Kurtubi menuntut pemerintah segera mengambil lima langkah untuk mengembalikan Blok Mahakam kepada pemerintah sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Lima langkah tersebut diantaranya:

Pertama, segera tetapkan keputusan tentang kontrak Blok Mahakam secara konstitusional,

"Yang memihak rakyat, transparan, bebas KKN dan perburuan rente serta bebas kepentingan pemenangan Pemilu 2014," ucap para deklarator di akhir acara.

Kedua, segera tetapkan melalui penerbitan PP atau Perpres bahwa kontrak Blok Mahakam dengan Total dan Inpex tidak akan diperpanjang.

Ketiga, segera tetapkan melalui PP atau Perpres bahwa sejak 2017 pengelolaan Blok Mahakam akan dilakukan oleh Pertamina.

Keempat, segera tetapkan melalui PP atau Perpres bahwa Pemda-Pemda yang terkait dengan Blok Mahakam memperoleh hak participating interest sebesar 10% dan pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk konsorium dengan Pertamina, di bawah koordinasi Pemerintah pusat.

Kelima, kikis habis pejabat pemerintah yang menjadi kaki tangan asing dengan berbagai cara antara lain yang dengan sengaja atau tidak telah memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik, serta melecehkan kemampuan SDM anak bangsa.

Masalah Blok Mahakam ini, akan menjadi tantangan serius bagi calon pemimpin di Pemilu 2014, ini yang nyata, coba mampu tidak?" tantang salah satu deklarator, Efendi Ghazalli.

Sebelumnya, penguasaan Blok Mahakam oleh kontraktor asing sudah berlangsung selama 45 tahun, terhitung sejak 1 April 1967, padahal para deklarator percaya bahwa cadangan minyak di dalamnya   sangat besar potensinya bagi pemasukan negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan