JAKARTA. Sebanyak 600 orang massa dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia melakukan aksi di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementeria Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Sabtu, (1/6). Presiden MPBI, Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.000 per liter. "Kenaikan harga BBM ini mengakibatkan daya beli buruh dan rakyat pada umumnya turun hingga 30%," ujar Said, dalam siaran persnya, Sabtu (1/6).
Menurut Said dengan naiknya harga BBM pasti akan memicu kenaikan harga barang, ongkos transportasi, sewa rumah, dan inflasi yang mencapai 19%. Ia bilang gejolak kenaikan harga ini membuat buruh akan menjadi miskin karena tidak ada bantuan dari pemerintah, dan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 30%-40% di awal tahun menjadi sia-sia. Lebih lanjut, Said juga bilang bahwa buruh menolak kebijakan pemerintah mengucurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Ia mengatakan bahwa buruh berpandangan karena BLSM bersifat politis jelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang menguntungkan partai penguasa dan Presiden. Selain menolak kenaikan harga BBM, Said bilang bahwa buruh juga melakukan aksi di Kementerian BUMN untuk menuntut dihapuskannya sistem kerja alih daya (outsourcing) di perusahaan BUMN.
