KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Pengurus Daerah (Perda) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Winarso menyatakan, buruh DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota, Senin (12/9). Menurutnya, aksi di Balaikota akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan mengusung 3 (tiga) tuntutan. Tuntutan pertama, kenaikan harga BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang saat ini sudah turun sebesar 30%. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50%. "Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6.5% hingga 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," ujar Winarso dalam keterangan tertulis, Senin (12/9).
Baca Juga: BRI Finance Mengatur Strategi Untuk Menghadapi Inflasi yang Mengintai Kedua, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir, bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. "Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi, dan kami menuntut kenaikan Upah Minimum tahun 2023 sebesar 10-13%," ujar Winarso. Ketiga, Buruh DKI Jakarta tetap menuntut Menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Cipta Kerja. Oleh karena itu, KSPI dan Partai Buruh DKI Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung tiga tuntutan tersebut. Sementara itu, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, bahwa pihaknya akan melakukan aksi selama sebulan penuh pada September ini. Adapun tuntutan yang disuarakan adalah tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum 10% - 13%. Selanjutnya Said Iqbal menyampaikan, rencana aksi yang akan dilakukan pada bulan September ini. Tanggal 8 September, aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen serikat buruh.
Baca Juga: Inilah Jadwal Aksi Demo Buruh di Seluruh Indonesia Selama Sebulan Penuh 12 September, aksi akan dilakukan di Balaikota Jakarta. Secara bersamaan, elemen buruh KSPSI AGN direncanakan akan melakukan aksi ribuan buruh di depan DPR RI. 13 September, aksi akan dilakukan di Kantor Gubernur Banten. Diikuti gabungan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota. 14 September, akan dilakukan aksi masing-masing kab/kota se-Jawa. 15 September, khusus Jawa Barat. Sebanyak 27 kab/Kota akan melakukan aksi. Seperti di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dsb. 19 September, aksi se-Kepulauan Riau dan Riau daratan. 20 September, aksi se-Jatim dan Sumatera. Provinsi Sumatera di luar Riau dan Kepri. 22 September aksi dilakukan se-wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. 26 September, buruh se-Jawa Barat aksi di Gedung Sate. Totalnya bisa mencapai 30 ribu buruh.
Baca Juga: Masyarakat Khawatir Harga Kebutuhan Pokok Bakal Melonjak Imbas Kenaikan Harga BBM "Itu jadwal aksi bulan September. Kalau tidak didengar, bulan Oktober aksi akan perluas lagi," tegas Said Iqbal. Puncaknya, akhir November kami mempersiapkan pemogokan Nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik. Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15 ribu pabrik. Melibatkan 34 provinsi dan 440 kab/kota. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo .