KONTAN.CO.ID - TOKYO. Jepang mengungkapkan tidak memiliki rencana untuk mengirim kapal angkatan laut guna mengawal kapal-kapal di Timur Tengah. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Sanae Takaichi, setelah Presiden AS Donald Trump meminta sekutu untuk melindungi kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz.

"Kami belum membuat keputusan apa pun tentang pengiriman kapal pengawal. Kami terus meneliti apa yang dapat dilakukan Jepang secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan dalam kerangka hukum," kata Takaichi kepada parlemen, Senin (16/3/2026).

Seruan Trump dalam unggahan media sosial kepada sekutu AS, termasuk Jepang, untuk membantu melindungi pengiriman minyak dan gas melalui jalur air strategis tersebut menempatkan Tokyo dalam posisi sulit karena meskipun sangat bergantung pada energi Timur Tengah, konstitusinya yang menolak perang membatasi ruang lingkup operasi militer luar negeri yang dapat dilakukannya.

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Baca Juga: Bursa Asia Waspada Senin (16/3), Harga Minyak Bergolak karena Ketegangan Hormuz

Angkatan Laut Jepang telah melakukan operasi anti-pembajakan di perairan dekat Timur Tengah, tetapi misi tersebut merupakan operasi kepolisian dan bukan misi tempur melawan Iran. 

Jepang dapat mengerahkan militernya ke luar negeri untuk menanggapi apa yang dianggapnya sebagai ancaman eksistensial bagi negara, tetapi hal itu akan sulit secara politik dan memiliki ambang batas hukum yang tinggi bagi pemerintahan Takaichi untuk dibenarkan.

Takaichi akan melakukan perjalanan ke Washington pada minggu ini untuk melakukan pembicaraan dengan Trump yang menurutnya akan membahas konflik dengan Iran.

"Saya ingin terlibat dalam diskusi yang solid berdasarkan pandangan dan posisi Jepang mengenai perlunya de-eskalasi dini," katanya kepada para anggota parlemen.