KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyatakan, pemerintah tengah membicarakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk mengurangi larangan bagi investor berinvestasi di Tanah Air.

“Sedang dibicarakan di Menko Perekonomian. Tentu revisi DNI sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh investor dan pelaku,” kata Thomas di kantornya, Kamis (8/2).

Ia menambahkan bahwa DNI sendiri adalah langkah nomor 0, bukan lagi langkah nomor satu, “Karena itu larangan atau tidak melarang, tetapi itu belum tentu membuka pintu. Pertama cabut larangannya, kedua baru buka pintu,” ujarnya.

Meski begitu, menurut Thomas, banyak sektor yang sudah dibuka di revisi DNI sebelumnya, tetapi masih tertutup di lapangan oleh kementerian dan lembaga. Artinya, apa sudah kita buka di DNI tidak dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait.

“Jadi merevisi DNI itu bukan ajaib begitu direvisi langsung investasi banjir masuk. Yang pasti kami mau mendorong implementasi dari revisi DNI yang sudah dikeluarkan 2015 yang harus kita akui implementasi masih kurang,” jelasnya.

Ia melanjutkan, kalaupun larangannya dicabut investor masih banyak mengalami kendala. Sebab, banyak sekali syarat-syarat izin klarifikasi karena aturannya tidak jelas.

“Jadi DNI sendiri tidak akan mempan untuk mendorong investasi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto