JAKARTA. Tindakan sepihak pemerintah Indonesia memutuskan sejumlah kerjasama dengan pihak Australia, membuat pemerintah negeri kanguru itu berada dalam tekanan.

Karena itu, Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott, sesaat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan penghentian sementara kerjasama dengan Australia, menyatakan penyesalan atas penyadapan yang dilakukan oleh intelijen negaranya. "Di ruangan ini, saya menyatakan penyesalan saya yang mendalam dan tulus tentang hal yang mempermalukan Presiden dan Indonesia lantaran pemberitaan penyadapan di sejumlah media," tutur Abbott di hadapan Parlemen Australia seperti dikutip dari situs ABC, Kamis (21/11). Kendati telah menyatakan penyesalan yang mendalam, namun hingga kini Abbott belum menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada pemerintah Indonesia.

Namun, Abbott berjanji akan segera merespons surat Presiden SBY yang telah dikirim tadi malam, Rabu (20/11) kepada dirinya.

Ia mengatakan, akan membalas surat itu sesopan mungkin dan memberikan penjelasan seperti yang diminta pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menekan Australia dengan langsung menghentikan kerjasama militer, termasuk latihan gabungan militer yang tengah berlangsung.

Sedianya, latihan militer gabungan itu baru akan berakhir 24 November 2013 mendatang. Namun, pemerintah Indonesia mempercepat penghentian latihan militer bersama itu.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah memerintahkan seluruh pasukannya menghentikan latihan militer bersama dengan militer Australia.

Hal itu dilakukan untuk menegaskan wibawa dan sikap jelas dan tegas pemerintah Indonesia atas kondisi politik yang tengah memanas. SBY dalam pernyataannya mendesak Abbott untuk menyampaikan permintaan maaf dan penjelasan langsung kepada pemerintah Indonesia terkait penyadapan.

Indonesia tidak akan menerima permintaan maaf dan penjelasan Abbott jika, itu ditujukan pada lingkup tertentu di Australia. Hingga kini, pihak Istana belum memberikan komentar tentang penyesalan Abbott tersebut. Sebab, pemerintah Indonesia masih menunggu sikap resmi pemerintah Australia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan