KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rentetan gempa mengguncang provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari akhir Juli hingga Agustus ini. Gempa yang merenggut banyak korban dan kerusakan serta menyisakan pekerjaan rumah besar untuk pemerintahan.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan kurang lebih sudah terjadi 236 kali gempa di NTB. Bencana tersebut mengakibatkan 564 jiwa meninggal, 1.459 jiwa luka-luka dan lebih dari 396 ribu jiwa mengungsi.

Kepala BNPB Willem Rampangilei pada rapat konsultasi dengan DPR RI pada Senin (10/9) menyatakan bahwa paling parah adalah lombok utara. Di mana 82% meninggal dunia dan 52% korban luka-luka dari total korban adalah di Lombok Utara.

Dari data hasil kajian BNPB bahwa kebutuhan pasca bencana gempa bumi di NTB dengan rincian dampak kerusakan sekitar Rp 10 triliun, dampak kerugian Rp 2 triliun dan total kebutuhan rehabilitas sekitar Rp 8,6 triliun.

Willem juga mengungkapkan, status penyaluran dana siap pakai melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNPB saat ini total Rp 337 miliar. “Total yang sudah disalurkan saat ini adalah sebanyak Rp 377,1 miliar, “ ungkap Willem.

Ia mengatakan bahwa untuk korban dengan rumah rusak nantinya akan mendapatkan dana 50 juta per unit.

Untuk Total rumah yang rusak berat adalah sebanyak 167.961. Sebanyak 32.724 unit sudah terverifikasi dan 23.699 sudah SK Bupati/Wali kota sementara 8.353 masih dalam proses penerbitan SK Bupati/Wali kota.

Pembuatan rekening dari bantuan rumah rusak berat sudah dilakukan di BRI Kanca Mataram, BRI Paraya, BRI Selong. Dari data Bank BRI tercatat data yang masuk sebanyak 21.367, dan 20.284 buku tabungan yang sudah diterbitkan sementara yang telah terisi adalah sebanyak 5.583 buku tabungan.

Sementara kerusakan sektor ekonomi akibat gempa NTB meliputi, Lombok utara: 25 pasar tradisional, 141 kios, 308 restoran/warung, 21 koperasi UKM IKM. Lombok Barat: 7 pasar tradisional , 294 kios/toko, 9 restoran/warung. Lombok tengah: 1 pasar tradisional, 60 kios/toko. Lombok timur: 48 kios/toko. Mataram 6 pasar tradisional, 23 kios/toko. Sumbawa: 7 pasar tradisional.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan koordinasi pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berada di bawah Kementerian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang digawangi Menko Puan Maharani.

Sementara Menko Perekonomian lebih kepada koordinasi program pemulihan ekonomi. “Kami sudah komunikasi dengan masing-masing Menko PMK ada kesepakatan bahwa akan disusun aksi rekonstruksi dan rehabilitasi yang kemudian setelah itu menko perekonomian akan masuk kerjakan tugasnya untuk pulihkan kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat di sana.” ujar Darmin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto