KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyebutkan piutang negara yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebesar Rp 358,5 triliun pada tahun 2019.

DJKN menyebutkan, piutang negara tersebut terbagi menjadi dua kategori yakni piutang lancar sebesar Rp 279,9 triliun dan piutang jangka panjang sebesar Rp 60,6 triliun.

Sehingga dari jumlah tersebut, ada penyisihan piutang yang tak tertagih pada piutang lancar sebesar Rp 187,3 triliun. Serta piutang tak tertagih pada piutang jangka panjang senilai Rp 3,7 triliun.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Lukman Effendi menjelaskan, dalam piutang lancar juga terbagi menjadi piutang pajak dan piutang non pajak.

Baca Juga: Pengelola GBK diminta tinjau ulang kerja sama 13 aset

“Piutang lancar ini terbagi dalam piutang perpajakan yang mencapai Rp 94,6 triliun serta piutang bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang bukan pajak mencapai Rp 166,25 triliun. Cukup mendominasi daru piutang lancarnya,” jelas Lukman dalam diskusi secara daring, Jumat (2/10).

Adapun, biasanya piutang bukan pajak yang sebesar Rp 166,25 triliun ini timbul dari kegiatan operasional Kementerian/Lembaga masing-masing serta dari Bendaraha Umum Negara (BUN).

Lukman menjabarkan, piutang bukan pajak yang berasal dari K/L adalah sebesar Rp 44,5 triliun sedangkan piutang yang berasal dari BUN sebesar Rp 121,7 triliun.

Ia juga menjelaskan, dalam mengelola piutang negara itu berada dalam Kementerian/Lembaga mulai dari pencatatan, di tata usahakan,  melakukan upaya penagihan dan pembayaran yang tepat waktu, hingga melakukan somasi.

Baca Juga: Terkait sengketa hukum, Fireworks desak KPKNL batalkan lelang Hotel Kuta Paradiso

“Prinsipnya adalah piutang-piutang yang masih di K/L harus diselesaikan oleh K/L itu sendiri. Mereka harus catat, kemudian di administrasikan dan di sajikan dalam bentuk laporan keuangan,” jelasnya.

Editor: Noverius Laoli