KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Industri kelapa sawit Indonesia memasuki fase transformasi baru.

Setelah 115 tahun berkembang, tantangan pabrik kelapa sawit (PKS) kini tidak lagi sebatas meningkatkan kapasitas produksi, tetapi bagaimana menciptakan operasional yang lebih efisien, menekan emisi karbon, mengurangi limbah, dan menjaga rendemen tetap tinggi.

Isu tersebut menjadi fokus utama dalam gelaran Technology & Talent Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) 2026 yang akan berlangsung pada 8-10 Juli 2026. Fo

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

rum ini menjadi wadah bagi pelaku industri, akademisi, pemerintah, penyedia teknologi, hingga mahasiswa untuk membahas masa depan industri sawit nasional.

Baca Juga: Prabowo Sebut Kelapa Sawit Komoditas Strategis yang Diburu Dunia

Ketua Panitia TPOMI 2026 sekaligus Ketua Bidang PKS Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI), Posma Sinurat, mengatakan transformasi industri sawit harus diarahkan pada pengembangan pabrik yang lebih cerdas dan berbasis data.

“Teknologi harus aplikatif, terukur, dan memberi dampak nyata terhadap efisiensi, produktivitas, keselamatan kerja, serta keberlanjutan pabrik,” ujarnya dalam keterangannya seperit dikutp, Rabu (3/6/2026).

Menurut Posma, banyak PKS masih mengandalkan pencatatan manual dan pengambilan keputusan berbasis pengalaman.

Karena itu, TPOMI mendorong pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), otomatisasi, hingga predictive maintenance untuk menekan kehilangan minyak (oil losses), mengurangi downtime, meningkatkan efisiensi energi, dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data real time.

Selain teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Industri dinilai membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan sistem modern agar investasi teknologi dapat memberikan hasil optimal.

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan dalam forum ini adalah penerapan dry process atau proses kering dalam pengolahan sawit.

Baca Juga: Agrinas Palma Dorong Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat untuk Dongkrak Produktivitas

Teknologi yang didorong Kementerian Perindustrian tersebut digadang-gadang menjadi solusi untuk menekan emisi dan limbah yang selama ini dihasilkan proses konvensional berbasis uap panas (wet process).

Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian, Krisna Septiningrum, menjelaskan bahwa dry process bekerja pada suhu lebih rendah dengan memanfaatkan proses enzimatis dan penambahan mineral sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan.

Melalui teknologi ini, produk yang dihasilkan bukan lagi crude palm oil (CPO), melainkan palm mesocarp oil (PMO) atau degummed palm mesocarp oil (DPMO) yang memiliki kandungan kontaminan lebih rendah dan mampu mempertahankan kadar vitamin A serta vitamin E lebih tinggi.

Teknologi tersebut juga diklaim dapat menurunkan emisi karbon sekitar 7%, mengurangi limbah cair secara signifikan, serta memungkinkan pembangunan pabrik skala kecil di dekat perkebunan karena tidak membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar.

Saat ini proyek percontohan dry process telah berjalan di Yogyakarta dan Sukabumi, dengan rencana pengembangan berikutnya di Labuhan Batu. Untuk miniplant berkapasitas 2 ton per jam, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai sekitar Rp 13 miliar.

Meski mendukung inovasi teknologi, pelaku industri mengingatkan bahwa penguatan sektor hulu tetap menjadi prioritas. Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), R. Azis Hidayat, menilai peningkatan produktivitas kebun harus berjalan seiring dengan transformasi pengolahan.

Menurut Azis, produksi sawit nasional pada 2024 mencapai 51,69 juta ton atau naik 7,2% dibanding tahun sebelumnya, sementara produksi hingga Maret 2026 telah mencapai 15,5 juta ton, didorong peningkatan kebutuhan biodiesel domestik.

Baca Juga: Bukan Cuma Minyak Goreng, Ini Ragam Produk Pangan dari Kelapa Sawit

Ia menekankan perlunya peta jalan kapasitas PKS nasional untuk mencegah kelebihan kapasitas, percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan kemitraan petani dan pabrik, serta penyelesaian persoalan legalitas sawit di kawasan hutan.

“Pembenahan sektor hulu harus menjadi perhatian agar transformasi hilir berjalan berkelanjutan,” kata Azis.

Pemerintah memastikan transisi menuju dry process tidak dilakukan secara mendadak untuk menghindari gangguan terhadap industri. Sejumlah insentif juga tengah disiapkan bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi lokal dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, termasuk dukungan investasi dan keringanan pembiayaan.

Transformasi menuju pabrik sawit yang lebih digital, efisien, dan rendah emisi dinilai menjadi kunci untuk menjaga daya saing industri sekaligus mendukung target hilirisasi dan pembangunan ekonomi hijau menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News