JAKARTA. Tidak ada pilihan bagi pemerintah Indonesia untuk menolak keikutsertaan blok Kemitraan Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP). Saat ini, Indonesia sudah terlambat dibandingkan negara-negara tetangga di Asean dalam implementasi perjanjian perdagangan.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan, prioritas utama yang akan dialakukan oleh pemerintah sebelum masuk ke TPP adalah menyelesaikan trade agreement dengan Eropa yang dimulai sejak masa presiden sebelumnya.

Syarat untuk masuk ke trade agreement dengan Eropa sendiri sudah tinggi. Thomas menghitung, bila persyaratan masuk di trade agreement dengan Eropa mencapai 60%-70% dari persyaratan TPP.

Ide Bisnis Buntung? Langganan Business Insight Biar Makin Untung

"Jadi masuk akal kalau kita penuhi dulu supaya jarak di Eropa ke TPP lebih kecil," kata Thomas, Selasa (24/11).

Thomas mengatakan, trade agreement dengan Eropa ditargetkan dalam dua tahun kedepan harus dapat terselesaikan. Sementara itu, untuk TPP keikutsertaanya ditargetkan satu tahun setelah selesai dengan Eropa.

Implementasi TPP juga dinilai lebih terbuka, sehingga antara negara anggota tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan kondisi tersebut, maka akan lebih menguntungkan seluruh anggota dibandingkan hanya melakukan revisi sebagian aturan dari sebuah perjanjian perdagangan.

Dengan keikutsertaan Indonesia di TPP ini, pemerintah ingin mendorong China untuk lebih agresif dalam menanamkan investasi, industri dan pariwisata di negara mitra tidak terkecuali Indonesia. Asal tahun saja, selama ini neraca perdagangan Indonesia dengan China selalu mengalami defisit hingga US$ 14 miliar.

Menurut Thomas, sebuah mitra dagang yang baik seharusnya neraca perdagangannya berimbang. Kalaupun tidak, imbal balik dapat di berikan melalui hal-hal lain seperti investasi. "Itu alasannya pak Jokowi kejar terus soal investasi (China)," kata Thomas.

Dengan kondisi perindustrian di China yang sedang mengalami over capacity, Thomas bilang cukup sulit untuk menekan defisit perdagangan dengan negeri tirai bambu tersebut. Untuk mengembalikannya, yang paling cepat adalah dengan investasi maupun pariwisata.

Investasi China di Indonesia juga dapat dikatakan kurang signifikan, dibandingkan dengan negara-negara lain yang menjadi anggota TPP. Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada periode Januari-September 2015, Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi langsung luar negeri dari negara-negara anggota TPP mencapai 47% dari total sebesar US$ 21.337,2 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News