TOKYO. Terpilihnya Jepang sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2020 ibarat buah simalakama. Sebab, bujet pembangunan Olimpiade bakal memperparah krisis utang pemerintah Jepang. Memasuki bulan Oktober, pemerintah Jepang harus memutar otak dalam-dalam untuk mengatasi utang jumbo. Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe bakal mengumumkan kebijakan pajak penghasilan (PPh) korporasi.

Rumor yang beredar, pemerintah bakal mengerek PPh dari 5% menjadi 8% yang berlaku di April 2014. Selanjutnya, Jepang juga bertekad mengerek PPh menjadi 10% di Oktober 2015. Belum selesai polemik rencana Abe menaikkan PPh, Jepang kini kembali terbelit momok menakutkan. Pasca terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2020, utang jumbo Jepang diperkirakan bakal membengkak.

Hitungan awal Komite Olimpiade Jepang, bujet persiapan menuju Olimpiade menyerap dana sebesar US$ 5 miliar. Bujet ajang olahraga terbesar di dunia ini bakal menambaha gundukan utang Jepang. Di akhir Juni kemarin, utang Jepang telah menembus angka 1.000 triliun atau sekitar US$ 10,46 triliun. Hitungan Dana Moneter Internasional (IMF), utang Jepang bakal mencapai 245% dari total produk domestik bruto (PDB) di akhir tahun 2013. Ini adalah rasio utang tertinggi di seluruh dunia.

Coba bandingkan dengan negara lain. Rasio utang Yunani terhadap PDB sebesar 179%. Sedangkan utang Amerika Serikat mencapai 108% dari PDB. Ada juga Italia yang utangnya mencapai 131% dari PDB. "Tanpa kenaikkan pajak sebesar 20% hingga tahun 2022, akan terjadi bencana utang besar," ujar Takatoshi Ito, Dekan Tokyo University, seperti dikutip Bloomberg.

Yield obligasi merosot

Di tahun fiskal 2013, beban utang Jepang menyedot anggaran belanja negara. Dalam setahun, Jepang harus merogoh kocek sebesar ¥ 22,2 triliun untuk membayar bunga utang. Jumlah ini setara dengan setengah dari pendapatan pajak negara. Beban bunga utang juga mencakup 24% dari total anggaran pemerintah.

Dus, rasio utang yang jumbo menyeret yield obligasi pemerintah. Contoh, yield obligasi Jepang tenor 10 tahun kini telah menyentuh posisi terendah sepanjang masa di level 0,315%. Selama lima tahun terakhir, rata-rata yield obligasi Jepang sebesar 1,08%.

Moody’s Investors Service menilai, jika Jepang menunda kenaikan pajak di Oktober nanti, rating surat utang Jepang bakal anjlok. Rating obligasi Jepang yang memburuk ini yang memicu investor melepas obligasi. Contoh, Dana Pensiun Investasi Pemerintah (GPIF). Dari total dana kelolaan US$ 1,23 triliun, GPIF berencana mengurangi porsi obligasi menjadi 60% dari sebelumnya 67%. Saat ini 90% dari total pemegang surat utang pemerintah Jepang merupakan investor lokal. Kenaikan PPh ditentang karena dianggap menghambat pemulihan ekonomi.

Editor: Dessy Rosalina