KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Buntut kasus pamer harta kekayaan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, membuat instansi pemerintah hingga perusahaan BUMN ambil langkah mengeluarkan surat edaran bagi para pegawainya. Surat edaran tersebut berisi permintaan agar pegawai tak bergaya hidup hedonis.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero), termasuk salah satu BUMN yang mengeluarkan edaran bagi karyawannya agar tak pamer harta kekayaan.

Namun, Ketua umum Asosiasi Analis kebijakan publik Indonesia Trubus Rahadiansyah menilai, upaya baik kementerian/lembaga hingga BUMN untuk mengeluarkan surat edaran seperti itu tak bisa serta merta akan menaikkan kepercayaan publik.

Saat ini yang dibutuhkan publik ialah transparansi harta kekayaan yang dimiliki para pejabat publik tersebut.

"Surat edaran itukan tidak mengikat secara yuridis. Tapi yang dituntut publik adalah transparansi terkait harta-harta yang dimiliki para pejabat publik. Maksudnya dia punya gaji dan golongan segini, tapi misal punya uang bermiliar-miliar dari mana. Itu yang dituntut publik," kata Trubus kepada Kontan.co.id, Jumat (10/3).

Baca Juga: Terdapat 134 Pegawai Ditjen Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan, Ini Respons Kemenkeu

Selain tranparansi kekayaan para pejabat publik atau pegawai di pemerintahan, Trubus mengatakan, perlu juga adanya sanksi yang memberatkan bagi pejabat publik yang menyalahgunakan uang negara.

"Penindakan pemerintah cuma kulitnya aja. Artinya belum ada tindakan subtansial, hukumannya yang katakan menyalahgunakan uang negara kan belum ada sampai dimiskinkan," tegasnya.

Trubus memberikan contoh, misalnya terdapat pejabat yang hidup sederhana di Indonesia, tapi ternyata dia memiliki kekayaan yang cukup besar di luar negeri. Maka, ketimbang surat edaran untuk tidak bersikap hedonis, Trubus menyebut, pemerintah perlu melakukan transparansi terhadap kekayaan para pejabatnya.

"Kalau cuma surat edaran enggak akan ngefek apa-apa. Kalau pejabatnya katakan bisa ngga bermewah-mewah. Tapi keluarga dan anaknya gimana? Kayak Kepala Bea Cukai itukan anaknya dan Rafael awalnya dari anaknya. Surat edaran itu paling ya seminggu sebulan, setelah itu balik lagi," ujarnya.

Baca Juga: Pelindo Mewanti-wanti Pegawainya Agar Tidak Bersikap Hedon

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat