JAKARTA. Langkah PT Trans Bumi Serbaraja membangun jalan Tol Serpong-Balaraja bakal kian mulus. Jumat (16/12) kemarin, mereka meneken perjanjian kredit dari sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp 4,3 triliun.

Tenor pinjaman selama 15 tahun. Dalam tiga tahun pertama, kreditur membebaskan Trans Bumi dari angsuran pokok pinjaman. "Baru nanti setelah beroperasi, pendapatan tol ini akan digunakan untuk bayar pokok pinjaman dan sebagainya," terang Krist Ade Sudiyono, Presiden Direktur PT Trans Bumi Serbaraja kepada KONTAN, Jumat (16/12).

Asal tahu, utang sindikasi tersebut setara 70% kebutuhan biaya pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja. Trans Bumi akan mencukupi 30% atau Rp 1,9 triliun sisa kebutuhan dana dari setoran masing-masing perusahaan yang membentuknya.

Bukti Berikan Layanan Terbaik, Tugu Insurance Sabet Penghargaan Bergengsi

Adapun Trans Bumi merupakan kongsi tiga grup perusahaan besar, yakni Grup Sinar Mas, kelompok Kompas Gramedia dan Grup Astra. Sinar Mas melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk mengempit 50% saham. Sementara Kompas Gramedia melalui PT Transindo Karya Investama dan Astra melalui PT Astratel Nusantara, masing-masing mendekap 25% saham.

Persentase kepemilikan saham itu mencerminkan besar modal setiap perusahaan. Skema pengucuran dana investasi, baik dari pemodal patungan maupun kreditur akan berlangsung bersamaan.

Sementara mengenai rencana pembangunan, Trans Bumi menjadwalkan dua fase. Target penyelesaian fase I tahun 2018 sedangkan fase II tahun 2020. Nanti, jalan tol Serpong-Balaraja akan melintas sepanjang 40 kilometer (km).

Sejauh ini, Trans Bumi sudah membebaskan 80% lahan untuk kebutuhan pembangunan fase I. Selanjutnya mereka bisa menginjak tahap konstruksi. Krist mengatakan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mempersiapkan sebagian anggaran pembebasan tanah yang merupakan bagian dari investasi tol.

"Investasi tanah itu nanti akan kami diskusikan dengan pemerintah, kalau menurut undang-undang itu akan ditanggung oleh APBN (anggaran dan pendapatan belanja negara)," katanya.

Sementara proses pembebasan lahan untuk fase II sedang berjalan. Acuan Trans Bumi adalah UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Meski dana dan rencana pembangunan sudah jelas, Trans Bumi belum mau berbagi proyeksi pendapatan. Dengan alasan, mereka ingin fokus pada tahap konstruksi terlebih dahulu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News