KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) catat total 677 transaksi kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) senilai Rp 1,3 miliar per Mei 2025. 

Sebagai informasi, KKPD merupakan alat pembayaran berupa kartu kredit yang digunakan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan transaksi belanja daerah. 

Kartu ini diterbitkan oleh bank yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan telah memperoleh persetujuan dari kementerian dalam negeri dan Bank Indonesia.

Solidaritas, Driver Gojek Bagi-bagi Makanan GoFood Gratis ke Warga Senen-Kwitang

Baca Juga: Bank BPD DIY Telah Salurkan KUR Rp 628,7 Miliar hingga Mei 2025

Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah BPD DIY, Raden Agus Trimurjanto mengatakan, angka ini berasal dari transaksi yang dilakukan oleh 105 organisasi pemerintah daerah (OPD) Jawa Tengah (Jateng). Pemda Jateng pun tak ketinggalan meraup pendapatan dari transaksi ini. 

“Pemanfaatan KKPD bagi pemda berdampak pada penerimaan insentif daerah karena sebagai salah satu parameter penilaian,” terang Agus.

Capaian transaksi tersebut kata Agus tak terlepas dari digitalisasi transaksi belanja dan pengeluaran pemerintah daerah sehingga mendorong peningkatan frekuensi transaksinya.

Untuk semakin mendorong pertumbuhannya, BPD DIY kata Agus memiliki sejumlah strategi, yakni dengan menggelar lokakarya, edukasi, sosialisasi, dan pendampingan penggunaan KKPD kepada semua OPD di tingkat provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga: Catat Persyaratan KUR Bank BPD DIY Bulan Juni 2025, Menko PMK Targetkan 300 T

Selain itu, BPD DIY juga akan mempermudah proses administrasi dan pelaporan KKPD dan mengintegrasikannya dengan sistem informasi keuangan pemda. Hal ini kata Agus akan didukung dengan penguatan infrastruktur dan keamanan transaksi KKPD.

“Mengingat pentingnya KKPD, kami menyakini bahwa penggunaannya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan digitalisasi pemerintah daerah,” tutup Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News