KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perubahan regulasi dinilai sangat diperlukan dalam rangka mendorong Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang pada akhirnya mewujudkan transisi energi.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Muhammad Yusrizki.

Dia bilang, transisi energi tidak hanya berhenti pada teknologi pembangkitan atau bagaimana memadukan energi fosil dan energi EBT. Tidak ada yang menyangkal bahwa aspek pembangkitan punya peranan penting, tetapi kebutuhan akan pembangkitan listrik tidak berdiri dalam ruang hampa.

Regulasi OJK Berikan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Keuangan dan Konsumen

"Teknologi tersebut harus didukung dengan regulasi yang mendukung ekosistem transisi energi,” katanya saat peluncuran Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022-Institute for Essential Services Reform (IESR) seperti dikutip dalam keterangan resminya, Jumat  (24/12).

Baca Juga: Menteri ESDM: Masih Ada Gap Kebutuhan Investasi Sektor Migas

Yusrizki mengapresiasi IESR atas konsistensinya sebagai salah satu bagian dari masyarakat sipil dalam mengawal agenda transisi energi di Indonesia yang dinilai sangat penting dan akan menjadi salah satu nafas perekonomian Indonesia selama beberapa dekade ke depan.

Dia yakin asosiasi dan pemangku kepentingan lain banyak yang memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai regulasi spesifik apa yang harus diubah atau diperbaiki, terutama jika aturan tersebut menyangkut aspek teknis atau operasional.

Namun, Kadin menekankan pentingnya peraturan yang memberikan korelasi antara teknologi pembangkitan dan emisi karbon yang dihasilkan.

Yusrizki menambahkan, target utama transisi energi adalah menurunkan emisi karbon hingga mencapi net zero emission. Dalam konteks transisi, apabila kita masih memerlukan listrik dari energi fosil dengan pertimbangan security dan reliability merupakan hal yang wajar dari sisi teknis .