KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang digadang-gadang menjadi motor percepatan transisi energi Indonesia dinilai belum berjalan optimal. Analis Maybank Securities Jigar Shah menyebut mobilisasi pembiayaan masih jauh dari kebutuhan riil untuk mendukung pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangunan energi bersih.

“JETP menghadapi kesenjangan pendanaan yang signifikan. Kebutuhan investasi hingga 2030 mencapai sekitar US$ 66,9 miliar, sementara komitmen awal yang tersedia sekitar US$ 20 miliar. Selain itu, struktur pendanaannya masih terlalu bergantung pada pinjaman komersial,” ujar Jigar.

Skema Just Energy Transition Partnership diluncurkan pada 2022 sebagai bagian dari komitmen internasional untuk membantu Indonesia mempercepat transisi energi. Program ini bertujuan mendanai pensiun dini PLTU batu bara dan meningkatkan kapasitas energi terbarukan.

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Baca Juga: Perubahan Status ANTM dan PTBA Serta Dorong Program Hilirisasi, Simak Langkah Mind Id

Namun menurut Jigar, desain pembiayaan yang lebih banyak berbentuk utang komersial berisiko meningkatkan beban ekonomi proyek-proyek transisi. “Pembiayaan lunak (concessional financing) masih terbatas, sehingga risiko finansial proyek tetap tinggi,” katanya.

Selain persoalan pendanaan JETP, hambatan struktural juga menjadi tantangan besar. Menurut riset Maybank, Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki peran ganda sebagai pembeli sekaligus operator listrik, yang dinilai menciptakan konflik kepentingan dalam integrasi energi terbarukan.

Kebijakan batas harga batu bara domestik juga masih membuat pembangkit fosil relatif lebih murah dibanding energi terbarukan.

Di sisi lain, pasar karbon Indonesia melalui IDX Carbon masih memiliki likuiditas rendah. Sejak diluncurkan pada September 2023, nilai transaksi relatif kecil dan belum memberikan sinyal harga karbon yang kuat bagi industri.

“Kombinasi distorsi harga batu bara, struktur PLN, dan pasar karbon yang belum efektif membuat biaya modal proyek energi terbarukan tetap tinggi,” jelas Jigar.

Di tengah tantangan tersebut, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.692 GW, cadangan nikel terbesar dunia, serta peluang besar dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan teknologi carbon capture.

Menurut analisis World Resources Institute (WRI), setiap investasi US$ 1 miliar di energi terbarukan dapat menghasilkan manfaat ekonomi US$ 1,41 miliar dan menciptakan jutaan lapangan kerja.

Baca Juga: Perkuat Talenta Digital, Kemnaker Gandeng Shopee Gelar ToT Affiliate

“Potensi ekonominya sangat besar. Namun tanpa reformasi tata kelola sektor energi dan optimalisasi pembiayaan seperti JETP, momentum ini bisa terhambat,” ujar Jigar.

Ia menekankan keberhasilan transisi tidak hanya bergantung pada regulasi pelaporan ESG yang sudah relatif maju, tetapi juga pada pembenahan mekanisme pembiayaan dan insentif pasar agar energi bersih menjadi pilihan yang lebih kompetitif dibanding bahan bakar fosil.

“Indonesia sudah memiliki fondasi regulasi yang kuat. Tantangannya sekarang adalah memastikan implementasi berjalan efektif dan pembiayaan benar-benar mengalir ke proyek transisi,” tutupnya.

Selanjutnya: Jerman Percaya Beban Tarif Bakal Lebih Ringan Setelah MA Batalkan Tarif Trump

Menarik Dibaca: Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa di Riau, Kepri, dan Jambi, Panduan Minggu (22/2)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News