KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Transmigrasi mengubah paradigma pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan keberhasilan pada penciptaan lapangan kerja, masuknya investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada jumlah penduduk yang dipindahkan. 

Melalui program  Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026, Kementerian Transmigrasi berupaya mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mendorong kolaborasi untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Sebanyak 1.476 peserta TEP 2026 telah dilepas pada 29 Juli 2026 yang akan bertugas di berbagai kawasan transmigrasi untuk memetakan potensi daerah, memperkuat kapasitas masyarakat, dan membuka peluang investasi berbasis potensi lokal.

Baca Juga: Memburu Potensi Tersembunyi di 53 Kawasan Transmigrasi Lewat Program TEP

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, keberhasilan transmigrasi kini tidak lagi diukur dari jumlah penduduk yang dipindahkan, melainkan dari penciptaan lapangan kerja, masuknya investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

“Kawasan transmigrasi diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal,” kata Iftitah dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (1/8/2026). 

Untuk itu, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 ditugaskan memetakan potensi kawasan sekaligus memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Baca Juga: Kementerian Transmigrasi Terbitkan 13.000 SHM Transmigran di 2025

Model ini mulai menunjukkan hasil. Di Kawasan Transmigrasi Toriwang, Halmahera Utara, investasi industri pengolahan kelapa telah menciptakan ribuan lapangan kerja dan diproyeksikan menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Skema pengembangan berbasis investasi dan hilirisasi ini akan direplikasi ke kawasan transmigrasi lain.

Di Papua, Kementerian Transmigrasi menempatkan sekitar 1.200 personel TEP di 10 kawasan transmigrasi. Mereka akan mendukung peningkatan kualitas SDM, penguatan kapasitas masyarakat, dan percepatan pengembangan ekonomi sesuai kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News