KONTAN.CO.ID - JAKARTA. World Bank Group President, David Malpass menyebut bahwa bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023.

Adapun kebijakan tersebut sebagai peredam inflasi yang terus menggeliat. Hanya saja, kebijakan tersebut juga akan berefek kepada perlambatan ekonomi yang pada akhirnya bisa terjadinya resesi di banyak negara.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita September menyebutkan, ekonomi global dan dunia akan memasuki jurang resesi pada tahun depan.

Hasil Studi Sebut PNM Mekaar Asah Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput

Baca Juga: Bunga Acuan Naik, Imbal Hasil SUN Diprediksi Meningkat Lagi

Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, resesi adalah suatu kondisi dimana perekonomian negara sedang memburuk. Hal ini ditandai dengan menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut.

Ajib mengatakan, kontraksi ekonomi tersebut menjadi tantangan buat pemerintah masing-masing negara, untuk bisa melakukan intervensinya melalui regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan. Tetapi di sisi lain , juga harus bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Hanya saja, kebijakan yang saat ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga acuannya akan berpotensi terjadinya resesi.

"Kebijakan terkini yang menjadi tren masing-masing negara dengan menaikkan suku bunga acuan, untuk meredam inflasi, akan berakibat dengan tertahannya pertumbuhan ekonomi," ujar Ajib dalam keterangannya, Rabu (28/9).

Asal tahu saja, Bank Sentral Inggris sudah menaikkan 200 basis poin sepanjang tahun 2022. Begitu pula dengan Amerika Serikat (AS) yang sudah menaikkan 300 basis poin sejak awal tahun 2022. Indonesia juga sudah membuat kebijakan moneter dengan dua kali menaikkan suku bunga acuan, 25 basis poin pada bulan Agustus dan secara marathon kembali menaikkan 50 basis poin pada bulan September.

Baca Juga: Penolakan terhadap Agenda Ekonomi Baru Inggris Semakin Luas, IMF Ikut Mengkritik

"Di sisi akibat kebijakan domestik, kebijakan fiskal adanya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, serta kebijakan moneter meningkatnya suku bunga acuan, akan membuat tekanan terhadap daya beli, dan selanjutnya akan berimbas pada sektor manufaktur," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News