KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan pemerintah berhasil meningkatkan investasi asing atau
foreign direct investment (FDI) dalam periode 2016-2019. Hal tersebut diungkap Lembong dalam unggahan di laman Instagram pribadinya, Jumat (8/11) lalu. "Alhamdullilah, menjabat di BKPM 2016-2019, kami berhasil memulihkan investasi internasional ke sektor manufaktur,” tulis Lembong dalam unggahan yang disertai foto grafik perkembangan FDI sektor manufaktur sejak 2004 sampai 2019 yang dibuat oleh
Bloomberg. Namun, data BKPM berkata lain. Jika menengok laporan realisasi investasi tahun 2018, tren penanaman modal asing (PMA) pada sektor manufaktur justru menurun dalam lima tahun terakhir.
Baca Juga: Apa yang membuat Indonesia kalah molek dari Vietnam dan Thailand? Tahun 2014, nilai PMA sektor manufaktur sebesar US$ 13 miliar. Nilai PMA kemudian turun menjadi US$ 11,8 miliar pada 2015. Pada tahun 2016, nilai PMA sektor manufaktur sempat meningkat menjadi US$ 16,7 miliar. Namun, nilai tersebut kembali terus menurun yaitu menjadi masing-masing US$ 13,1 miliar pada 2017 dan US$ 10,4 miliar pada 2018. Data BKPM terbaru, nilai PMA ke sektor manufaktur sepanjang Januari-September 2019 baru mencapai US$ 6,3 miliar. Porsi investasi di sektor manufaktur tergerus menjadi hanya 29,7% dari total PMA, jauh di bawah porsi sektor jasa yang mendominasi yaitu 59,1%. Saat coba dimintakan konfirmasi mengenai data peningkatan PMA ke sektor manufaktur yang diunggahnya, Lembong belum menjawab sampai saat ini.
Baca Juga: Dana asing yang sudah masuk pasar domestik sebesar Rp 226,7 triliun per 7 November Sementara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, kinerja sektor manufaktur di dalam negeri dan juga kinerja investasinya turun beberapa tahun terakhir. Menurut dia, hal ini tak lepas dari dinamika perekonomian global akibat perang dagang, serta perlambatan ekonomi yang tengah dihadapi. Ke depan, Airlangga mengatakan, pemerintah akan meningkatkan sistem promosi investasi. Salah satunya dengan menelurkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dalam negeri, terutama membabat perizinan yang rumit dan menghambat. Airlangga menyebut, pemerintah juga akan mempromosikan investasi berdasarkan kluster prioritas, antara lain kluster teknologi tinggi
(high-tech), kluster padat modal, dan kluster padat karya. “Pak Presiden akan ke Korea di November ini untuk tanda tangan perjanjian dagang (FTA) dengan Korea. Ini akan sangat membantu kerja sama dua negara, termasuk dalam investasi,” tutur Airlangga, Jumat (8/11).
Baca Juga: BI catat aliran modal asing yang masuk hingga 7 November 2019 Rp 226,7 triliun Airlangga berharap, kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung ke Korea dapat menjadi ajang pembuka kerja sama dan promosi untuk mengundang investasi manufaktur Negeri Ginseng itu masuk ke Indonesia. Sepanjang Januari-September 2019, BKPM mencatat nilai PMA Korsel yang merupakan salah satu mitra utama investasi Indonesia baru sebesar US$ 600 juta. “Nanti kita tunggu untuk nilai investasinya. Akan ada beberapa sektor yang kita harapkan substansial yang ditandatangani di sana,” tandas Airlangga. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Wahyu T.Rahmawati