KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Runtuhnya Jembatan Muara Lawai, Sumatera Selatan, pada malam 29 Juni 2025 akibat truk batubara yang kelebihan muatan, menjadi pukulan keras bagi keselamatan infrastruktur publik. Warga mendesak larangan total pengangkutan batubara lewat jalan umum.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru langsung mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor: 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025, yang secara tegas melarang truk batubara melintasi jalan umum dan mewajibkan seluruh angkutan beralih ke jalan khusus tambang.

“Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kepentingan masyarakat pengguna jalan umum, kendaraan angkutan batubara tidak lagi menggunakan jalan umum dan beralih ke jalan khusus pertambangan,” tegas Herman dalam keterangannya, Rabu (9/7).  Ia juga memerintahkan penegakan hukum terhadap kendaraan over dimensi dan over loading (ODOL).

BPJS Kesehatan vs Asuransi Swasta, Pilih yang Mana?

Baca Juga: Seribu Satu Cara Petani Giling Padi di Kalidoni Sumatera Selatan Menyambung Hidup

Instruksi tersebut merujuk pada UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Gubernur Sumsel No. 74/2018. Truk batubara kini juga wajib memenuhi standar teknis dan memasang penutup bak demi keselamatan dan perlindungan lingkungan.

Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Muara Enim H. Edison, yang menyebut larangan ini mendesak dan harus segera berlaku di seluruh wilayah Sumsel.

“Kerusakan infrastruktur akibat ODOL sudah sangat parah. Jembatan Enim II bahkan masuk daftar prioritas perbaikan. Kami minta pelarangan ini dipercepat, tak perlu tunggu Januari 2026,” kata Edison dalam rapat di Griya Agung, Senin malam (7/7).

Dalam rapat yang turut dihadiri kepala daerah dari Lahat, PALI, Ogan Ilir, dan Prabumulih, para pemimpin daerah sepakat tidak memberi satu pun dispensasi jalan umum bagi truk batubara.

Gubernur meminta seluruh kepala daerah dan instansi terkait mempercepat pembangunan jalan khusus tambang, serta memperkuat pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala sesuai kondisi di lapangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News