KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump tengah mencoba meredam kritik terkait kebijakan tarifnya dengan meluncurkan paket bantuan bagi petani yang terkena dampak perdagangan AS dengan China.

Mengutip Wall Street Journal, Rabu (11/4), paket bantuan, yang diperkirakan bisa mencapai miliaran dollar AS, masih terus dikembangkan. Departemen Pertanian AS dan Kongres AS sedang menelaah program serupa yang pernah diterapkan di era depresi, seperti Commodity Credit Corp (CCC), yang dibuat pada tahun 1933 untuk menstabilkan pendapatan pertanian. Program CCC ini memungkinkan industri pertanian meminjam sebanyak US$ 30 miliar dari Departemen Keuangan untuk membiayai kegiatannya.

Seorang pejabat Departemen Pertanian AS mengungkapkan, penerapan CCC lebih memungkinkan saat ini, ketimbang harus menyiapkan program yang sama sekali baru dan harus melalui persetujuan Kongres.

Bulan lalu, Parlemen AS mencabut pembatasan yang menghalangi Departemen Pertanian menggunakan program dukungan harga khusus untuk membantu petani. Perubahan ini, terselip ke dalam anggaran pengeluaran sebesar US$ 1,3 triliun.

Senator Partai Republik dari negara bagian Iowa, Chuck Grassley mengatakan bahwa pemerintahan Trump dapat bergantung pada CCC dan otoritas terkait untuk melindungi petani dari pengaruh tarif yang dikenakan oleh China. "Saya telah melakukan percakapan dengan orang-orang di administrasi bahwa pendapatan yang berasal dari tarif impor dapat digunakan untuk tujuan itu," kata Grassley, dilansir dari Wall Street Journal.

Para petani AS berada di garis depan perang dagang. Lantaran China menargetkan produk pertanian AS sebagai balas dendam atas retribusi AS atas barang-barang China. Beijing menyadari bahwa industri pertanian sangat penting untuk kemenangan pemilihan Trump.

Trump sendiri awal pekan ini menyatakan bahwa para petani akan terkena dampak dari perang tarif. Namun, ia pun meyakinkan industri pertanian bahwa pemerintahannya akan menebus kerugian yang dialami akibat tarif balasan dari China.

Editor: Wahyu T.Rahmawati