KONTAN.CO.ID -  WASHINGTON. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berencana mencabut status hukum sementara bagi sekitar 240.000 warga Ukraina yang melarikan diri dari konflik dengan Rusia. 

Keputusan ini berpotensi mempercepat proses deportasi mereka, menurut seorang pejabat senior Trump dan tiga sumber yang mengetahui kebijakan tersebut.

Pencabutan perlindungan ini merupakan bagian dari kebijakan luas pemerintahan Trump untuk mengakhiri program pembebasan bersyarat kemanusiaan yang diberikan di bawah Presiden Joe Biden. 

Ide Bisnis Buntung? Langganan Business Insight Biar Makin Untung

Program ini sebelumnya memungkinkan lebih dari 1,8 juta migran masuk ke AS. Langkah ini diperkirakan akan berlaku paling cepat pada April.

Baca Juga: Presiden Finlandia ke Trump: Jika Putin Menang di Ukraina, AS Kalah

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Tricia McLaughlin, menyatakan bahwa belum ada pengumuman resmi terkait kebijakan tersebut. Gedung Putih dan Kedutaan Besar Ukraina juga belum memberikan komentar.

Trump telah menandatangani perintah eksekutif pada 20 Januari yang memerintahkan DHS untuk mengakhiri semua program pembebasan bersyarat kategoris. 

Pemerintah juga berencana mencabut status serupa bagi sekitar 530.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela dalam waktu dekat. CBS News sebelumnya melaporkan rencana ini.

Migran yang kehilangan status pembebasan bersyaratnya dapat menghadapi deportasi cepat, menurut email internal Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) yang dilihat oleh Reuters. 

Mereka yang memasuki AS melalui jalur resmi tetapi tanpa status penerimaan resmi juga dapat dikenakan pemulangan cepat tanpa batasan waktu tertentu.

Baca Juga: Trump Sebut Zelenskiy Diktator, Peringatkan Ukraina di Ambang Kehancuran

Program pembebasan bersyarat Biden awalnya dirancang untuk memberikan jalur hukum sementara guna mencegah imigrasi ilegal dan memberikan bantuan kemanusiaan. 

Selain warga Ukraina dan kelompok lain, program ini juga mencakup lebih dari 70.000 warga Afghanistan yang melarikan diri dari pengambilalihan Taliban. 

Sebanyak 1 juta migran tambahan dijadwalkan menyeberang melalui aplikasi CBP One, sementara ribuan lainnya mengikuti program pembebasan bersyarat reunifikasi keluarga.