KONTAN.CO.ID - Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan sekutu NATO meningkat setelah Presiden Donald Trump menyatakan sedang mempertimbangkan untuk menarik AS dari aliansi militer tersebut. Alasannya, beberapa negara Eropa menolak mengirim kapal untuk membuka blokade Selat Hormuz.
Baca Juga: Penjualan Ritel AS Tumbuh Solid pada Februari 2026, Tapi Harga BBM Jadi Ancaman NATO, yang berdiri sejak 1949 dan beranggotakan negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada, dibentuk untuk menghadapi ancaman Soviet dan menjadi pilar keamanan Barat hingga saat ini. Pernyataan Trump pada Rabu (1/4/2026) yang dilansir
Reuters muncul hanya beberapa jam setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth enggan menegaskan kembali komitmen AS terhadap pertahanan kolektif NATO, yang menjadi inti aliansi. "Saya tidak pernah terkesan dengan NATO. Saya selalu tahu mereka hanyalah 'paper tiger', dan Putin pun tahu itu," ujar Trump kepada surat kabar Inggris, Daily Telegraph, menambahkan bahwa ia telah "melewati tahap pertimbangan ulang" keanggotaan AS di NATO. Para pakar menilai, pernyataan yang menyiratkan kemungkinan AS tidak menepati komitmen NATO dapat mendorong Rusia untuk menguji kesiapan anggota aliansi dalam menegakkan Pasal 5, yang menyatakan serangan bersenjata terhadap satu negara anggota adalah serangan terhadap semua anggota.
Baca Juga: Pasokan Energi Dunia Goyah: Iran Serang Tanker Abaikan Ancaman Trump Reaksi Eropa Prancis termasuk yang pertama menanggapi, meski tidak menyinggung langsung ancaman Trump. “NATO adalah aliansi militer yang menjaga keamanan wilayah Euro-Atlantik. Aliansi ini tidak ditujukan untuk operasi di Selat Hormuz,” kata Menteri Junior Angkatan Darat Prancis Alice Rufo. Di Polandia, Menteri Pertahanan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz mengimbau agar suasana tetap tenang. “Tidak ada NATO tanpa Amerika Serikat, dan tidak ada kekuatan Amerika tanpa NATO,” ujarnya. Juru bicara pemerintah Jerman menegaskan bahwa negara itu tetap berkomitmen pada NATO. “Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi, dan karena ini fenomena yang berulang, Anda bisa menilai konsekuensinya sendiri,” katanya. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan akan tetap bertindak sesuai kepentingan negaranya meski ada “kebisingan” politik. Ketidakstabilan akibat perang Iran membuat Inggris perlu lebih fokus pada hubungan ekonomi dan pertahanan yang erat dengan Eropa.
Baca Juga: Pesawat Tempur KF-21 RI-Korsel: Proyek Belasan Tahun Masuk Babak Baru Isu Pertahanan Kolektif Perang Iran telah memperburuk ketegangan AS-Eropa yang telah muncul sejak awal masa jabatan kedua Trump, mulai dari isu perdagangan hingga tuntutan kepemilikan Greenland, wilayah otonom Denmark. Beberapa pejabat Eropa juga mengamati dengan cemas upaya Trump memediasi perang Rusia-Ukraina, yang dianggap mendukung kesepakatan menguntungkan Moskow. Mengenai komitmen AS terhadap pertahanan kolektif NATO, Hegseth mengatakan, “Keputusan itu ada di tangan presiden. Namun banyak hal telah terbuka.” Ia menambahkan, “Anda tidak punya banyak aliansi jika ada negara yang tidak mau berdiri bersama saat Anda membutuhkannya.”
Perbedaan sikap juga terlihat dari izin penggunaan wilayah udara. Prancis menolak Israel menggunakan ruang udaranya untuk mengangkut senjata AS ke Iran, dan Italia menolak pesawat militer AS mendarat di pangkalan Sigonella sebelum menuju Timur Tengah. Kedua negara menyebut ini kebijakan standar.
Baca Juga: ECB Sebut Eropa Berisiko Resesi Jika Harga Minyak Tembus US$150 Sebaliknya, Spanyol menutup sepenuhnya wilayah udaranya bagi pesawat AS yang terlibat serangan ke Iran. Trump juga menyoroti Inggris karena tidak ikut bergabung saat AS melancarkan perang.
