KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemerintah AS “seharusnya meminta lebih banyak” kepemilikan saham di perusahaan semikonduktor Intel Corporation dalam sebuah wawancara dengan Fortune Magazine yang dipublikasikan pada Senin.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap langkah administrasi Trump sebelumnya yang mengambil kepemilikan sekitar 10% di Intel serta mengumumkan investasi senilai sekitar US$10 miliar untuk mendukung pembangunan dan ekspansi pabrik chip di Amerika Serikat.

Menurut laporan tersebut, delapan bulan setelah kesepakatan itu, nilai kepemilikan pemerintah AS di Intel disebut telah meningkat menjadi lebih dari US$50 miliar.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

“Apakah saya mendapat kredit untuk itu? Apakah ada yang bahkan tahu saya melakukan itu?” kata Trump dalam wawancara tersebut, menyinggung kurangnya pengakuan publik atas kebijakan investasi itu.

Ketika ditanya mengenai strategi divestasi pemerintah, Trump menyebut bahwa saham tersebut dapat dijual secara bertahap agar tidak menekan harga pasar saham secara signifikan.

Baca Juga: Elon Musk: Mobil Otonom Tanpa Pengemudi Akan Semakin Banyak Digunakan di AS Tahun Ini

Trump juga menegaskan bahwa Intel seharusnya menjadi perusahaan terbesar di dunia saat ini. Ia membandingkan posisi Intel dengan dominasi produsen semikonduktor Taiwan, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, yang saat ini memimpin pasar global.

“Intel akan memiliki semua bisnis itu sekarang,” ujarnya, seraya menyatakan bahwa kebijakan tarif seharusnya sudah diterapkan lebih awal untuk melindungi industri chip domestik AS dari impor luar negeri.

“Jika saya sudah menjadi presiden ketika semua perusahaan ini mulai mengirim chip mereka dari China, saya akan mengenakan tarif yang akan melindungi Intel,” tambahnya.

Laporan Fortune menyebutkan wawancara tersebut dilakukan sebelum kunjungan pertama Trump ke Beijing sejak 2017. Kunjungan itu berakhir tanpa terobosan besar dalam isu perdagangan maupun langkah konkret dari Beijing terkait konflik yang tengah berlangsung di kawasan tersebut.