Trump Bakal Berlakukan Hukuman Mati untuk Imigran yang Membunuh Warga Amerika

KONTAN.CO.ID - AURORA. Donald Trump menggambarkan migran sebagai penjahat berbahaya selama rapat umum di Aurora, Colorado, pada hari Jumat (12/10). Trump menyerukan hukuman mati bagi migran yang membunuh warga negara AS.

Diapit oleh poster-poster yang diduga anggota geng Venezuela Tren de Aragua, Trump juga mengatakan bahwa jika terpilih ia akan meluncurkan "Operasi Aurora" nasional untuk menargetkan anggota geng tersebut.

Trump, kandidat presiden dari Partai Republik, memperkeras retorika anti-imigrasinya pada minggu-minggu terakhir kampanye pemilihan 5 November, di mana ia bertujuan untuk mengalahkan kandidat Demokrat Kamala Harris.

Imigrasi ilegal merupakan masalah utama pemilih, dan Trump dipandang oleh sebagian besar pemilih sebagai orang yang paling mampu mengatasinya, menurut jajak pendapat.

"Saya dengan ini menyerukan hukuman mati bagi setiap migran yang membunuh warga negara Amerika atau petugas penegak hukum," kata Trump di tengah sorak sorai dari kerumunan pendukungnya.

Trump telah mengusulkan perluasan hukuman mati bagi pelanggar lainnya, termasuk orang-orang yang dihukum karena perdagangan seks terhadap perempuan dan anak-anak.

Hampir setengah dari negara bagian AS melarang hukuman mati.

Meskipun ada hukuman mati federal, hukuman itu jarang digunakan, menurut Death Penalty Information Center, sebuah kelompok nirlaba. Perluasan kejahatan yang memenuhi syarat akan memerlukan tindakan Kongres AS.

Salah satu ciri khas pencalonan presiden ketiga Trump adalah fokusnya pada apa yang disebutnya "kejahatan migran", meskipun studi akademis menunjukkan imigran tidak melakukan kejahatan pada tingkat yang lebih tinggi daripada penduduk asli Amerika.

Tim kampanye Harris tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait usulan hukuman mati.

Wakil Presiden Harris memperkeras pendiriannya tentang keamanan perbatasan setelah menjadi calon dari Partai Demokrat pada bulan Agustus, dan menyalahkan Trump karena membantu menghambat RUU keamanan perbatasan bipartisan di Kongres awal tahun ini.