KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Trump berencana untuk mendenda migran berdasarkan perintah deportasi hingga US$ 998 atau Rp 16,7 juta (kurs Rp 16.968) sehari jika mereka gagal meninggalkan Amerika Serikat dan menyita harta benda mereka jika mereka tidak membayar. 

Menurut dokumen yang ditinjau oleh Reuters, denda tersebut berasal dari undang-undang tahun 1996 yang diberlakukan pertama kali pada tahun 2018, selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump. 

"Pemerintahan Trump berencana untuk menerapkan hukuman tersebut secara retroaktif hingga lima tahun, yang dapat mengakibatkan denda lebih dari US$ 1 juta," kata seorang pejabat senior Trump, yang meminta anonimitas untuk membahas rencana yang tidak dipublikasikan.

Haji Robert Gandeng Universitas Binawan Buka Jalan Global Bagi Anak Yatim Piatu

Pemerintahan Trump juga mempertimbangkan untuk menyita properti imigran yang tidak membayar denda, menurut email pemerintah yang ditinjau oleh Reuters.

Menanggapi pertanyaan dari Reuters, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Tricia McLaughlin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa imigran yang berada di AS secara ilegal harus menggunakan aplikasi seluler yang sebelumnya dikenal sebagai CBP One - yang berganti nama menjadi CBP Home di bawah Trump - untuk mendeportasi diri dan meninggalkan AS sekarang juga.

Baca Juga: Gagal Total! Elon Musk Tak Mampu Cegah Trump Naikkan Tarif Impor, Ketegangan Memuncak

"Jika tidak, mereka akan menghadapi konsekuensinya. Ini termasuk denda sebesar US$ 998 per hari untuk setiap hari imigran ilegal tersebut melewati batas waktu deportasi terakhir mereka," kata McLaughlin.

DHS memperingatkan tentang denda tersebut dalam sebuah posting media sosial pada tanggal 31 Maret.

Email yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan Gedung Putih telah mendesak Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk menangani masalah hukuman, penyitaan properti bagi migran yang tidak membayar, dan penjualan aset mereka.

Divisi penyitaan aset sipil Departemen Kehakiman dapat menjadi pilihan lain untuk penyitaan tersebut.

Tonton: Ini Respons Pemerintah Indonesia Terhadap Tarif Trump ke Barang RI sebesar 32%

Presiden Donald Trump memulai tindakan keras imigrasi yang luas setelah menjabat pada bulan Januari, menguji batas-batas hukum AS untuk meningkatkan penangkapan dan deportasi. 

Denda yang direncanakan menargetkan sekitar 1,4 juta migran yang telah diperintahkan untuk dideportasi oleh hakim imigrasi.