Trump Bidik Penipu Kripto Lintas Negara, FBI Catat Lonjakan Aduan 17%



KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menyoroti upaya pemerintahannya memberantas jaringan kriminal asing yang menargetkan warga AS melalui penipuan investasi kripto.

Langkah ini menjadi bagian dari agenda pencegahan kejahatan siber yang digelar di Gedung Putih pada Rabu (21/10/2026).

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Reuters, Trump bersama sejumlah anggota kabinet diperkirakan akan memaparkan upaya penyitaan situs investasi kripto palsu serta pemberantasan penipuan daring yang menggunakan identitas pihak lain.


Baca Juga: Indonesia, Turki, Qatar, dan Pakistan Sepakat Perkuat Industri Pertahanan

Sejumlah pejabat tinggi AS dijadwalkan menghadiri acara tersebut, termasuk Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin, Direktur FBI Kash Patel, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan Jaksa Agung Todd Blanche.

Upaya pemberantasan penipuan kripto dilakukan di tengah meningkatnya laporan kejahatan daring di AS.

Berdasarkan laporan FBI, warga AS mengajukan lebih dari satu juta pengaduan terkait penipuan internet sepanjang 2025, naik 17% dibandingkan 2024. Pelapor juga mencatat kerugian finansial yang mencapai tingkat tertinggi.

Di sisi lain, keterlibatan keluarga Trump dalam bisnis kripto turut menjadi sorotan. Investigasi Reuters menemukan bahwa Trump dan putra-putranya telah menambah setidaknya US$ 2,3 miliar ke kekayaan keluarga melalui bisnis utama mereka di sektor kripto.

Baca Juga: Philip Morris Pangkas Ekspektasi Laba 2026, Konflik Timur Tengah Jadi Beban

Pada saat yang sama, investor yang mereka tarik ke bisnis tersebut dilaporkan mengalami kerugian dengan nilai yang sama.

Menanggapi investigasi tersebut, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menyatakan seluruh tindakan Trump dan pemerintahannya dilakukan demi kepentingan rakyat AS.

Trump sebelumnya juga mengambil sejumlah langkah terkait penegakan hukum di ruang digital. Melalui perintah eksekutif pada Maret 2026, ia mengarahkan Departemen Kehakiman untuk memprioritaskan identifikasi dan penuntutan pelaku penipuan daring.

Trump kemudian menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam memantau kelompok peretas kriminal asing.

Sementara itu, pada Oktober 2025, Trump memberikan pengampunan kepada Changpeng Zhao, pendiri bursa kripto Binance yang sebelumnya dinyatakan bersalah dalam kasus kegagalan mempertahankan program antipencucian uang yang efektif.

Baca Juga: Harga Solar Global Diprediksi Tetap Tinggi Meski Trump Sepakati Pasokan dengan Rusia

Zhao telah mengundurkan diri dari jabatannya setelah Binance mengaku bersalah dalam kasus tersebut.

Agenda Gedung Putih kali ini menempatkan penipuan investasi kripto sebagai bagian dari tantangan keamanan siber yang dihadapi AS.

Namun, keterlibatan keluarga Trump dalam bisnis kripto juga menjadi konteks penting dalam menilai kebijakan pemerintahannya terhadap industri tersebut.