KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menepis kekhawatiran mengenai potensi bahaya kecerdasan buatan (AI). Trump menilai AS sudah memiliki perangkat hukum yang cukup untuk mengawasi dan menindak perusahaan AI yang menyalahgunakan teknologi tersebut. Pernyataan Trump muncul ketika kekhawatiran mengenai keselamatan AI semakin meningkat. Sejumlah pemimpin perusahaan teknologi bahkan menyerukan agar pengembangan teknologi AI diperlambat untuk memberikan waktu lebih banyak dalam mengantisipasi risikonya.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Lagi Selasa (15/9), Gangguan Pipa Saudi Bikin Pasar Cemas Trump melalui
Truth Social mengatakan, satu-satunya "pagar pengaman" yang dibutuhkan AI adalah presiden yang kuat dan cerdas. Menurut dia, AS sudah memiliki hal tersebut. Trump juga memperingatkan bahwa keraguan terhadap pengembangan AI AS justru dapat menguntungkan China. Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pekan depan di Washington. Sebelumnya, Reuters melaporkan AS dan China tengah merencanakan pertemuan terpisah pada pertengahan September untuk membahas risiko AI. Pertemuan tersebut akan melibatkan pejabat pemerintah dari kedua negara. Di Kongres AS, Speaker DPR Mike Johnson mengatakan Trump kemungkinan bertemu dengan para eksekutif perusahaan AI pada pekan ini atau awal pekan depan. Pertemuan tersebut akan membahas tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keselamatan AI serta sejauh mana pemerintah perlu terlibat dalam pengaturan industri tersebut.
Baca Juga: Harga Emas Meredup Selasa (15/9), Minyak Naik dan The Fed Jadi Biang Keroknya Wakil Presiden AS JD Vance juga menyatakan keraguan terhadap dorongan sejumlah perusahaan AI agar pemerintah memperketat regulasi sektor tersebut. "Saya merasa agak aneh karena begitu banyak perusahaan teknologi AI terdepan datang ke pemerintah dan meminta pemerintah mengatur mereka," ujar Vance. Trump bahkan menyebut seruan industri AI untuk mendapatkan regulasi sebagai sebuah "hoaks". Bos AI dorong regulasi lebih ketat Sikap Trump berseberangan dengan sejumlah pimpinan perusahaan AI. CEO Anthropic Dario Amodei dalam esai yang diterbitkan pada Sabtu (12/9) meminta pemerintah AS membuat aturan yang mewajibkan audit independen terhadap teknologi AI paling canggih yang dikenal sebagai frontier models. Amodei mengusulkan, kerangka tiga tahap yang bertujuan memperlambat laju pengembangan AI sekaligus memberikan lebih banyak waktu untuk mengantisipasi risiko teknologi tersebut.
Baca Juga: Asian Games 2026, Korea Selatan Protes Ke Jepang Karena Masalah Kasur Gagasan tersebut langsung mendapat dukungan dari sejumlah eksekutif perusahaan AI besar, termasuk Elon Musk yang memimpin xAI dan CEO OpenAI Sam Altman. Senator AS dari Partai Demokrat Mark Warner, yang merupakan salah satu tokoh utama dalam penyusunan regulasi teknologi di Kongres, juga telah berdiskusi dengan Amodei dan Altman mengenai isu keselamatan AI. Sementara itu, CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan perusahaan sebenarnya dapat mengambil langkah sukarela untuk memperlambat atau mengatur laju pengembangan AI jika merasa teknologi mereka sudah berada di luar kendali. Huang menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara All-In Summit di Los Angeles pada Senin (14/9). Dalam acara tersebut, Huang bahkan menerima telepon dari Trump dan mengaktifkan pengeras suara sehingga percakapan dapat didengar audiens. Dalam percakapan sekitar lima menit itu, Trump kembali membela pengembangan AI. Ia mengatakan pusat data dapat menciptakan kekayaan bagi masyarakat dan negara bagian di AS. Trump bahkan menyebut pusat data sebagai "minyak untuk 20 hingga 25 tahun ke depan". Menurut Trump, pihak-pihak yang mengkritik pengembangan AI justru membantu kelompok yang tidak ingin teknologi tersebut berkembang, termasuk China.
Baca Juga: Menteri Dalam Negeri AS: Larangan Ekspor Minyak AS Belum Bisa Turunkan Harga Energi Konflik Trump dan Anthropic Trump selama periode keduanya sebagai presiden diketahui cenderung mendukung perusahaan teknologi dan sejauh ini tidak banyak mengakomodasi kekhawatiran mengenai risiko AI. Trump juga mengklaim pemerintahannya telah menggunakan perangkat pengawasan untuk mencegah pihak-pihak di industri AI melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan.
Pernyataan tersebut muncul di tengah perselisihan antara pemerintahan Trump dan Anthropic terkait penggunaan AI untuk kebutuhan militer. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth sebelumnya memblokir Anthropic dari sejumlah kontrak militer setelah perusahaan tersebut menolak mengizinkan pemerintah AS menggunakan model AI Claude untuk pengawasan domestik atau senjata otonom. Anthropic kemudian menggugat pemerintah AS di pengadilan California. Pada 27 Agustus, seorang hakim AS memenangkan Anthropic dalam salah satu gugatan tersebut.
Baca Juga: Kredit Baru China Bangkit pada Agustus 2026, tetapi Jauh di Bawah Ekspektasi