KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan bertemu dengan pimpinan Uni Eropa Ursula von der Leyen di Davos, Swiss pekan depan, menurut tiga sumber Reuters.

Mengutip Reuters, Sabtu (18/1), Trump akan melakukan perjalanan ke World Economic Forum di mana dia diperkirakan akan membahas perselisihan perdagangan dengan Presiden Komisi Eropa.

Diminta komentar, Gedung Putih dan Komisi Eropa tidak segera menanggapi.

Wamen BUMN Pastikan Kesiapan Stok Uang Menjelang Lebaran

Baca Juga: Trump: Pemimpin Tertinggi Iran harus sangat berhati-hati dengan kata-katanya!

Di antara masalah perdagangan yang memecah sekutu, kekhawatiran Washington yang paling mendesak adalah rencana Prancis untuk mengenakan pajak layanan digital 3% yang menurut pemerintah AS akan membahayakan raksasa teknologi AS seperti Google dan Amazon. Negara-negara lain siap untuk mengikutinya.

Sebagai balasan, perwakilan dagang AS bulan lalu mengancam akan mengenakan tarif 100% pada champagne, tas tangan, keju dan barang serta layanan lainnya.

Para pakar perdagangan mengatakan tarif-tarif itu dapat segera diterapkan pada akhir Januari mengingat kurangnya kemajuan dalam negosiasi.

"Segalanya tidak benar-benar terjadi di mana saja," kata salah satu sumber, seorang pejabat Eropa.

"AS tidak benar-benar siap untuk berkompromi dalam hal pajak layanan digital," katanya.

Komisaris Perdagangan Uni Eropa Phil Hogan mengakhiri putaran pembicaraan dengan para pejabat senior AS di Washington pada Kamis (16/1) mengatakan bahwa perundingan dimulai dengan awal yang baik, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Iran juga kemungkinan akan menjadi agenda utama, setelah Inggris, Prancis dan Jerman memicu mekanisme perselisihan dalam pakta nuklir 2015, menyusul keputusan Teheran untuk mulai mengurangi kepatuhan terhadap perjanjian.

Baca Juga: Senat AS menyetujui revisi kesepakatan dagang Amerika Utara

Pakta itu menawarkan sanksi Iran jika negara itu menahan proyek nuklirnya, tetapi Trump menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi AS, dengan mengatakan ia menginginkan kesepakatan yang lebih tegas.

Editor: Herlina Kartika Dewi