KONTAN.CO.ID – SHENZHEN. Persaingan teknologi antara Amerika Serikat (AS) dan China diperkirakan menjadi salah satu isu utama dalam pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Shenzhen, China, pekan ini. Kebijakan pembatasan akses China terhadap chip kecerdasan buatan (AI) canggih buatan AS diprediksi membayangi agenda pertemuan kedua pemimpin negara tersebut. Sejumlah analis menilai, meski ketegangan terkait ekspor teknologi masih menjadi persoalan utama, Washington dan Beijing berpeluang mencapai kemajuan dalam kerja sama pengamanan teknologi AI.
Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis tersebut digelar beberapa hari setelah salah satu pendiri Nvidia, Jensen Huang, mengundurkan diri. Keputusan itu menyusul laporan mengenai dugaan hubungan asmara dengan seseorang yang dicurigai sebagai mata-mata China. Huang sebelumnya menjadi salah satu tokoh penting dalam pertemuan tingkat tinggi AS-China di Busan setahun lalu, ketika ia turut mempromosikan penjualan chip. Skandal tersebut turut mendorong sejumlah anggota parlemen AS untuk mendesak pemerintah memperketat pembatasan akses China terhadap chip AI canggih. Langkah ini diperkirakan menjadi perhatian serius Beijing menjelang pertemuan Trump dan Xi.
Baca Juga: Trump, Xi Jinping, dan Putin Berpeluang Bertemu, Bahas Perang hingga Senjata Nuklir Ketua praktik digital di perusahaan konsultan The Asia Group, George Chen, mengatakan isu pengendalian ekspor teknologi kemungkinan besar masuk dalam agenda pembicaraan kedua pemimpin negara. "Presiden Xi mungkin tidak menyebut atau menyinggung Jensen Huang, tetapi saya cukup yakin pengendalian ekspor akan menjadi agenda utama ketika dia bertemu Trump," kata Chen. Menurut dia, kekhawatiran utama pemerintah China bukan hanya terkait pembatasan teknologi, melainkan juga kemungkinan AS berupaya membendung perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi China secara lebih luas. "Jika kita bergerak dari stabilitas strategis menuju pembendungan strategis, itu merupakan perubahan besar dan itulah yang sedang diperhatikan Beijing," ujar Chen.
AS-China Jajaki Kerja Sama Keamanan AI
Di tengah persaingan teknologi, AS dan China juga mulai menjajaki peluang kerja sama untuk menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh perkembangan sistem AI yang semakin canggih. Tiga sumber yang mengetahui persiapan pertemuan tersebut mengatakan, kedua negara telah merencanakan pembahasan lanjutan mengenai AI di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shenzhen. Pembicaraan itu akan mencakup upaya perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi AI. Salah satu usulan yang dibahas adalah pembentukan mekanisme komunikasi darurat agar kedua negara dapat saling memberikan pemberitahuan apabila terjadi insiden AI serius. Usulan tersebut sebelumnya dibicarakan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada September 2026. Namun, hingga kini mekanisme tersebut belum mulai beroperasi. Sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut tidak menjelaskan secara terperinci kendala yang menyebabkan pembentukan mekanisme pengamanan AI itu tertunda. Mekanisme tersebut dirancang untuk mencegah insiden atau kesalahpahaman yang berkaitan dengan AI berkembang menjadi krisis keamanan nasional. Selama ini, komunikasi kedua negara masih lebih banyak mengandalkan kontak langsung antara pejabat senior. Pekan lalu, Bessent mengatakan bahwa AS dan China akan membahas protokol komunikasi untuk menangani insiden keamanan AI dalam pembicaraan AI di forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Kedua negara juga diharapkan bertukar praktik terbaik dalam pengujian model AI canggih.
Baca Juga: Paus Leo Kecam Deforestasi Amazon dan Pembunuhan Pemimpin Adat Mitra perusahaan riset Plenum yang berbasis di Shanghai, Bo Zhengyuan, menilai kedua negara saat ini belum memiliki kepentingan untuk membiarkan persoalan pembatasan ekspor teknologi merusak pertemuan tingkat tinggi tersebut. "Saat ini, saya tidak berpikir bahwa membiarkan potensi tekanan akibat pembatasan ekspor merusak pertemuan puncak para pemimpin merupakan kepentingan salah satu pihak," kata Zhengyuan.
China Dorong Kesepakatan Praktis di Bidang AI
Selain isu teknologi, AS dan China diperkirakan tidak akan mengumumkan perkembangan lebih lanjut terkait inisiatif Dewan Perdagangan (Board of Trade) yang disepakati dalam pertemuan Trump dan Xi di Washington pada September 2026. Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan, inisiatif tersebut sebelumnya mencakup kesepakatan untuk menurunkan tarif timbal balik atas barang senilai US$ 30 miliar. Sementara itu, China telah menetapkan AI dan ekonomi digital sebagai prioritas dalam penyelenggaraan forum APEC di Shenzhen. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan, Beijing berharap para pemimpin negara dapat mencapai kesepakatan konkret di kedua bidang tersebut. Kementerian Perdagangan China dan Departemen Keuangan AS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait agenda pembicaraan tersebut. Dalam kunjungan kali ini, Trump tidak membawa delegasi bisnis resmi. Menurut pejabat pemerintahan AS, Elon Musk menjadi salah satu pimpinan perusahaan yang turut mendampingi Trump, sementara sejumlah eksekutif perusahaan lainnya hadir atas undangan pemerintah China.
Baca Juga: Sentimen AI Guncang Bursa Asia Senin (16/11), IHSG Melemah & Rupiah Tembus Rp 18.270 Sumber yang mengetahui persiapan kalangan korporasi menyebutkan, Musk, CEO Mastercard Michael Miebach, serta CEO FedEx Raj Subramaniam diperkirakan menghadiri jamuan makan malam dalam rangkaian pertemuan tersebut. Juru bicara Tesla, Mastercard, dan FedEx belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang dikirim melalui surat elektronik di luar jam kerja. Di sisi lain, penyelenggara di China memperkirakan lebih dari 2.000 pemimpin politik dan bisnis akan menghadiri APEC CEO Summit pada 17–18 November 2026. Peserta tersebut termasuk perwakilan dari 115 perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune Global 500. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi AS dan China untuk membahas arah hubungan ekonomi dan teknologi kedua negara, terutama di tengah persaingan penguasaan teknologi AI serta ketidakpastian kebijakan pembatasan ekspor chip canggih.